Tangerang, satukanindonesia.com – Subdirektorat III Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA/PPO) Bareskrim Polri bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan 98 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pencegahan ini dilakukan selama periode 1–25 Juni 2025.
Puluhan WNI ini berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. “Tujuannya ke negara Timur Tengah seperti Yaman, Saudi Arabia hingga Kamboja dan Malaysia. Semuanya nonprosedural,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto yang dilansir dari Tempo, Rabu 25 Juni 2025.
Menurut Fanny, puluhan PMI nonprosedural ini akan berangkat ke luar negeri tanpa prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah. “Modus yang digunakan adalah seolah-olah mereka berangkat secara mandiri atau difasilitasi oleh kerabat dan kenalan yang sudah lebih dahulu berada di luar negeri,” kata Fanny.
Fanny mengakui, proses identifikasi para calon PMI nonprosedural ini tidaklah mudah, karena banyak dari mereka menyamar sebagai pelancong atau wisatawan.
Kasubdit III Direktorat PPA/PPO Bareskrim Polri Komisaris Besar Amingga Primastito mengatakan, pencegahan ini dilakukan sebagai upaya keberangkatan WNI yang akan bekerja ke negara-negara konflik seperti wilayah Timur Tengah yang saat ini dalam kondisi peperangan.
“Karena situasi di Timur Tengah saat sedang ada gejolak perang. Kami melakukan pencegahan agar tidak ada WNI yang menjadi korban,”kata Amingga.
Selain itu, dia menuturkan, pencegahan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan TPPO, terutama yang mengincar WNI untuk dikirim ke kawasan rawan konflik seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara.
“Kami menemukan banyak korban direkrut untuk bekerja secara ilegal di sektor yang rawan, seperti asisten rumah tangga, pekerja restoran, hingga pekerja di industri perjudian online dan scam di Kamboja,” kata Aminggo.
Kondisi ini, kata dia, sangat memprihatinkan, apalagi di kawasan Timur Tengah saat ini tengah terjadi konflik.
Menurutnya, sebagian besar dari calon PMI tersebut direkrut oleh orang-orang yang mereka kenal secara pribadi, bahkan tetangga atau kerabat. Skema ini disebut telah membentuk jaringan rekrutmen terselubung yang cukup luas.
“Upaya pencegahan ini diharapkan dapat mengurangi angka TPPO serta menyelamatkan para WNI dari jebakan sindikat perdagangan manusia yang masih aktif beroperasi,” ucapnya.
Untuk para korban yang berhasil diselamatkan akan menjalani proses assessment guna mengungkap jaringan perekrut yang terlibat. “Setelah proses tersebut, mereka akan diserahkan kepada BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk dipulangkan dan diberikan perlindungan,” kata Amingga.(***)
