Presiden Bubarkan 10 Lembaga Negara Non-Kementerian, Apa Saja?

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membubarkan lembaga negara non kementerian. Kali ini, Jokowi membubarkan 10 lembaga negara.

Pembubaran lembaga negara itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 112 tahun 2020 tentang pembubaran 10 lembaga negara non kementerian.

Aturan itu diteken tanggal 26 November 2020 dan berlaku langsung saat ditetapkan. Dengan demikian, saat ini lembaga negara yang masuk daftar di aturan itu resmi dibubarkan.

Berikut nama-nama lembaga negara yang menurut Peraturan Presiden tersebut:

1. Dewan Riset Nasional,
2. Dewan Ketahanan Pangan,
3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura,
4. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan,
5. Komisi Pengawas Haji Indonesia,
6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional,
7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi,
8. Komisi Nasional Lanjut Usia,
9. Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan
10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Dialihkan ke Kementerian Terkait

Pasca pembubaraan, 10 fungsi ke-10 lembaga tersebut dialihkan ke kementerian terkait, termasuk pengalihan, pendanaan, pegawai, aset, dan arsip akan dialihkan ke kementerian terkait.

Adapun setelah pengalihan, 10 lembaga negara non kementerian yang dibubarkan itu akan beralih sebagai berikut:

1. Dewan Riset Nasional yang dibentuk pada 2005 dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk pada 2006 dialihkan ke Kementerian Pertanian;
3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang dibentuk pada 2008 dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Agama;
6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk pada 2016 dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk pada 1989 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedelapan, Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk pada 2004 dialihkan ke Kementerian Sosial;
8. Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk pada 2015 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk pada 2018 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dalam pasal 4 ayat 2 Keppres tersebut.

Adapun pengalihan fungsi lembaga-lembaga yang dibubarkan Jokowi tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Sejak menjabat sebagai Presiden tahun 2014, Jokowi sering membubarkan lembaga negara. Ada puluhan lembaga negara non struktural atau non kementerian yang dibubarkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien.(*)