Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespon penolakan rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Ia menilai pro kontra terhadap suatu isu merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berdemokrasi.
Pun begitu mengenai masalah layak tidak layaknya Soeharto mendapat gelar pahlawan yang pertama kali diajukan oleh Partai Keadilah Sejahtera (PKS), yang kemudian didorong oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Hadi menyebut berbagai aksi penolakan Soeharto mendapat gelar pahlawan, merupakan salah satu dari bagian aspirasi publik.
“Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur. Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi,” kata Pras, dilansir dari Disway pada Minggu, 9 November 2025.
Pria yang akrab disapa Pras itu mengajak masyarakat untuk arif dalam melihat jasa-jasa para pendahulu bangsa.
Menurutnya masyarakat harus bersikap dewasa, menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu, termasuk Soeharto di masa kepemimpinannya dulu.
“Apalagi kalau bicaranya adalah itu pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” tutur Pras.
Soeharto Penuhi Syarat Sebagai Pahlawan Nasional
Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Fadli Zon menjelaskan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Ia menyebut kategori pemenuhan syarat ini tak hanya dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Melainkan dari sejarawan, akademisi hingga tokoh agama juga terlibat dalam proses penyaringan nama-nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional
“Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK. Dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat) yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis. Ya… kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah,” kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 5 November 2025.
“Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa nama-nama calon itu telah melewati tahapan pengusulan dan pengkajian.
“Jadi, tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Perjuangannya semuanya jelas, latar belakang, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah ya, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Nanti kita melihat ya perkembangannya,” ujar Fadli Zon.(***)
