
PEMATANGSIANTAR, satukanindonesia.com — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022–2025 di Kota Pematangsiantar menjadi perhatian Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (FMP3).
Melalui agenda konfirmasi dan klarifikasi, FMP3 meminta penjelasan terbuka dari Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Pematangsiantar, Rio Kurniawan, mengenai pelaksanaan PTSL selama empat tahun tersebut.
FMP3 menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program pertanahan pemerintah, khususnya menyangkut target, realisasi, lokasi kegiatan, jumlah bidang tanah, proses pengukuran, penerbitan sertipikat, penggunaan anggaran, serta kendala dalam pelaksanaan PTSL.
Secara nasional, PTSL merupakan program pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara sistematis. ATR/BPN juga memiliki petunjuk teknis pelaksanaan PTSL, termasuk Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN.
FMP3 Soroti Empat Tahun Pelaksanaan
FMP3 meminta agar Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar memberikan data dan penjelasan untuk masing-masing tahun:
1. Tahun 2022
Berapa target bidang PTSL yang ditetapkan dan berapa realisasi yang berhasil diselesaikan?
2. Tahun 2023
Berapa jumlah bidang yang masuk dalam program, berapa yang telah diukur, diverifikasi, dan berapa sertipikat yang telah diterbitkan?
3. Tahun 2024
Bagaimana capaian PTSL, termasuk status bidang K1, K2, K3 maupun bidang yang belum dapat diselesaikan?
4. Tahun 2025
Berapa target dan realisasi PTSL serta bagaimana penyelesaian terhadap bidang-bidang yang masih tertunda dari tahun sebelumnya?
Hal tersebut penting karena dalam petunjuk teknis PTSL, hasil kegiatan tidak selalu berakhir pada kategori K1. Hasil penelitian data fisik dan yuridis dapat menghasilkan kategori K1, K2, maupun K3, sehingga diperlukan penjelasan mengenai capaian dan status masing-masing kategori.
FMP3 Pertanyakan Transparansi Data
FMP3 juga meminta klarifikasi mengenai:
– jumlah target PTSL setiap tahun;
– jumlah bidang yang telah dilakukan pengukuran;
– jumlah bidang yang telah melalui penelitian data yuridis;
– jumlah sertipikat yang telah diterbitkan;
– jumlah sertipikat yang telah diserahkan kepada masyarakat;
– daftar lokasi/desa/kelurahan yang menjadi sasaran PTSL;
– jumlah bidang K1, K2 dan K3;
– bidang yang belum selesai dan alasan keterlambatannya;
– mekanisme penyelesaian terhadap bidang yang bermasalah;
– penggunaan anggaran PTSL setiap tahun;
– realisasi anggaran dibandingkan dengan target kegiatan;
– pelaksanaan pengadaan atau kerja sama dengan pihak ketiga apabila ada;
– serta mekanisme pengawasan dan pelaporan kegiatan.
FMP3 juga meminta agar apabila terdapat sisa atau optimalisasi anggaran PTSL, Kantor Pertanahan memberikan penjelasan mengenai sumber, nilai, mekanisme, dan penggunaannya. Dalam Juknis PTSL 2022, ATR/BPN memang mengatur adanya optimalisasi anggaran, antara lain yang bersumber dari sisa kontrak pihak ketiga dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Penjelasan
Ketua FMP3 Ricardo Hutabarat menegaskan bahwa langkah konfirmasi dan klarifikasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan sepihak.
Menurut FMP3, setiap data maupun informasi yang dipertanyakan perlu terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
«“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Yang kami minta adalah data, penjelasan dan klarifikasi resmi dari ATR/BPN Kota Pematangsiantar mengenai pelaksanaan PTSL 2022 sampai 2025,” ujar Ricardo Hutabarat, Rabu, 30 September 2026.
FMP3 berharap Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar dapat memberikan jawaban secara terbuka, terukur dan berbasis dokumen, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PTSL telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menunggu Jawaban Kepala ATR/BPN Pematangsiantar
Sampai adanya penjelasan resmi dari Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, berbagai pertanyaan tersebut tetap ditempatkan sebagai permintaan konfirmasi dan klarifikasi, bukan sebagai kesimpulan mengenai adanya pelanggaran.
FMP3 juga mendorong agar data yang diberikan dapat dibandingkan dengan dokumen perencanaan, target, realisasi serta laporan pelaksanaan PTSL pada masing-masing tahun.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara objektif berapa target yang ditetapkan, berapa yang terealisasi, apa kendalanya, dan bagaimana penyelesaian terhadap bidang tanah yang belum tuntas.(RHT)













