JAKARTA, SatukanIndonesia.com– Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingginya kepuasaan publik atas kinerja pemerintah sekarang menjadi tantangan bagi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya.
Menurut dia, angka kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen menjadi tantangan karena penilaian tersebut baru mencakup 100 hari kerja. Survei tersebut dirilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada 27 Januari 2025.
“Ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Sinpo.id Kamis, 30 Januari 2025.
Puan mengapresiasi hasil survei kepuasaan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo tersebut. Namun, dia mengingatkan agar program-program pemerintah ke depannya harus mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, dia merespons mengenai berbagai masalah terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, program tersebut merupakan program baru yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan oleh pemerintah.
DPR, kata Puan, memberikan kesempatan kepada pemerintah agar terus memperbaiki program itu. Apalagi, terdapat berbagai problem teknis di lapangan dalam pelaksanaannya.
“Jadi, kami tetap kawal di DPR agar Pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” kata dia.
Sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.
Indikator Politik juga menyatakan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia akan berakhir, terlebih ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.
Survei tersebut dilaksanakan pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.(***)
