SORONG, satukanindonesia.com – Puluhan selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter (mm) ditemukan di lokasi penembakan tiga warga di kampung Ainot, distrik Aifat Timur Tengah, kabupaten Maybrat, provinsi Papua Bapua Barat Daya, saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada 22 Agustus 2026.
Tiga warga Kabupaten Maybrat, yakni Silvester Assem (25 tahun), Anike Fatie (47 tahun), dan Selfiana Sorry (66 tahun) dilaporkan terluka karena ditembak pada 13 Agustus 2026.
Hal ini diungkapkan Direktur LBH Kaki Abu, Leonardo Ijie kepada di wartawan, di Sorong, Selasa (01/09/2026).
Ia mengatakan, olah TKP ketika itu Komnas HAM, kepolisian dan tim penasihat hukum. Dari olah TKP itu, tim penasihat hukum korban memperoleh berita acara penyitaan sejumlah barang bukti.
Menurutnya, beberapa temuan di TKP adalah satu baskom berwarna silver berukuran sedang dengan tiga lubang yang diduga merupakan lubang tembakan.
Sehelai celana pendek motif batik berwarna hitam-kuning dengan lubang pada bagian kanan depan. Celana ini digunakan korban Selfiana Sorry yang mengalami luka tembak di bagian paha.
“Ketiga ditemukan 26 butir selongsong peluru berwarna keemasan dengan ukuran kaliber 5,56 milimeter. Keempat, buah terpal berwarna biru. Semua barang ini menjadi bagian dari barang bukti yang telah disita dan harus diuji lebih lanjut secara forensik,”kata Leonardo Ijie.
Dikatakannya, seluruh temuan yang diduga barang bukti (BB) tersebut harus diuji secara forensik dan balistik, untuk mengetahui hubungan antara selongsong, proyektil, senjata yang digunakan dan luka yang dialami korban.
Ia mengatakan, pihaknya juga telah mendampingi saksi fakta dan saksi korban saat dimintai keterangan. Sedikitnya ada enam saksi yang memberikan keterangan.
Katanya, keterangan para saksi kepada penyidik memiliki pola yang relatif sama, mengenai ciri-ciri orang yang berada di lokasi ketika penembakan terjadi.
“Dari keseluruhan kesaksian yang kami dapatkan, semua kesaksian ini mengarah kepada terduga pelaku dengan ciri-ciri menggunakan pakaian loreng, menggunakan perlengkapan taktikal dan membawa senjata,”katanya.
Namun, lanjut dia, para saksi tidak dapat memastikan secara persis jumlah orang yang melakukan penembakan karena kondisi ketika kejadian begitu mencekam. Para saksi takut dan panik. Bahkan, mereka disebut diperintahkan untuk tiarap dan tidak mengangkat kepala.
Kata Leo Ijie, ini merupakan kesimpulan sementara berdasarkan keterangan korban, saksi dan barang bukti yang telah diperoleh tim pendamping hukum. Harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan pemeriksaan secara objektif.
“Namun yang kami pertanyakan mengapa hingga kini belum ada perkembangan resmi yang diumumkan secara terbuka oleh kepolisian mengenai peningkatan status perkara. Kami selaku penasihat hukum meminta agar progresnya dipercepat dan transparan kepada publik,”ujarnya.
Kapolda Papua Barat Daya sebelumnya, sebut Ijie, menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Tetapi, kini ia telah dimutasi dan digantikan Kapolda yang baru.
Apabila tidak ada perkembangan dalam waktu dekat, ia mengemukakan, pihaknya akan mempertanyakan kemungkinan adanya faktor lain di balik lambannya proses hukum kasus ini.
Ambrosius Klagilit, Anggota LBH Papua mengatakan, tim hukum menemukan sejumlah masalah hak asasi manusia dalam kasus tersebut, di antaranya hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi.
“Setelah kami pelajari kasus ini, sebenarnya ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang muncul. Di antaranya adalah hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam,”kata Ambrosius Klagilit.
Katanya, hak bebas dari penyiksaan merupakan hak yang sangat fundamental dalam konsep hak asasi manusia, merujuk pada jaminan konstitusional dalam UUD 1945 serta instrumen hukum HAM nasional dan internasional yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya Pasal 28G.
“Kemudian Pasal 28I menegaskan adanya hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip serupa juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,”ujarnya.
Menurutnya, tim pendamping hukum juga mendapat keterangan mengenai keberadaan drone sebelum penembakan terjadi. Keterangan tersebut dirasa perlu diperiksa secara serius, karena dapat menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah peristiwa itu terjadi secara spontan atau terdapat persiapan sebelumnya.
“Setelah tim hukum mempelajari kasus ini, ternyata kami menemukan indikasi bahwa penyerangan kepada warga ini diduga dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu,”ucapnya.
Sementara Peggy Papuani Sarumi dari LBH Kaki Abu mengatakan, pemulihan para korban tidak hanya menyangkut luka fisik, juga trauma psikologis yang hingga kini masih dirasakan dan membutuhkan perlindungan yang dari LPSK, agar mereka tidak berada dalam tekanan.
“Sampai saat ini mereka masih trauma dan takut. Mereka sangat sulit berinteraksi dengan setiap orang yang datang,”kata Peggy Sarumi.
Menurutnya, kondisi Selfiana Sorry menjadi perhatian khusus karena luka yang dialaminya cukup berat dan masih membutuhkan penanganan medis lanjutan.
“Dari keterangan dokter, ada kemungkinan beliau akan menjalani operasi yang ketiga. Kami akan melihat perkembangan kondisi medisnya ke depan,”ucapnya.
Peggy juga menyoroti kebutuhan perlindungan khusus bagi korban perempuan, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
“Ini penting karena hak mereka dirampas, mereka mengalami intimidasi dan trauma. Karena itu kami meminta publik tetap mengawal kasus ini sampai tuntas,”tukasnya. [***/GRW]
