Jakarta, SatukanIndonesia.com – Indonesia kembali mendapat dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar USD 800 juta atau sekitar Rp11,52 triliun (kurs Rp14.400 per USD) yang akan digunakan untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.
Lembaga internasional yang berbasis di AS ini menilai, hambatan besar investasi dan perdagangan telah membatasi kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung yang berorientasi ekspor, mengurangi integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global, dan meningkatkan harga pangan di dalam negeri. Tantangan-tantangan tersebut juga telah memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas.
Akibatnya, sebagian besar lapangan kerja dalam beberapa dekade terakhir diciptakan di sektor komoditas dan layanan yang memiliki produktivitas rendah, yang umumnya memberi penghasilan di bawah upah kelas menengah.
Indonesia juga mengalami resesi pertamanya dalam dua dekade akibat pandemi COVID-19. Hal ini memperburuk tantangan yang dihadapi perekonomian untuk melakukan perluasan ke sektor-sektor yang lebih canggih agar dapat menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik dan produktivitas lebih tinggi.
“Pemerintah sedang menjalankan program reformasi besar untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Reformasi ini memiliki potensi mendukung transformasi ekonomi untuk beralih dari sektor komoditas kepada sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi,” ujar Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).
Adapun pinjaman USD 800 juta tersebut juga untuk dukungan kebijakan pembangunan (Development Policy Operation/ DPO), yang disusun berdasarkan dua pilar. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan membuka lebih banyak sektor bagi investasi swasta, khususnya investasi asing langsung, menambah tenaga profesional berketerampilan tinggi di pasar tenaga kerja, serta mendorong investasi swasta pada energi terbarukan.
Kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk mendorong daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan harga komoditas pangan pokok maupun bahan baku serta memfasilitasi akses kepada input manufaktur.
“Peningkatan investasi yang diharapkan akan dipicu oleh reformasi ini juga akan membutuhkan pengelolaan lingkungan secara saksama. Bank Dunia akan bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya untuk mendukung pemerintah memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup pada semua sektor,” tulis keterangan Bank Dunia.
Dukungan kebijakan pembangunan juga bertujuan untuk mendukung reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi Indonesia, sejalan dengan hubungan kerja sama yang sudah berjalan lama antara Grup Bank Dunia (WBG) dengan Pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, Bank Dunia juga memberikan utang kepada pemerintah Indonesia senilai USD 400 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun (kurs Rp 14.400 per USD) pada Jumat, 11 Juni 2021. Pendanaan ini bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia memperdalam, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan.
Adapun pandemi COVID-19 memberikan tekanan di sektor keuangan, fiskal, dan sosial yang berpotensi menjadi berkepanjangan. Sementara pasar keuangan di Tanah Air dinilai kurang inklusif dan menyebabkan kerentanan.
“Wabah COVID-19 menjadikan berbagai reformasi struktural dalam mengatasi kerentanan sektor keuangan mendesak untuk segera dilakukan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan, karena perannya yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Indonesia dan mengurangi kemiskinan, terutama selama tahap pemulihan COVID-19,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021). (FA/SI).
