Langkat, SatukanIndonesia.Com – Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah Sumut l, Maruli Tua Manurung menyampaikan kegiatan koordinasi dan mengoptimalkan Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023 di masing-masing pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara.
Pemerintah Kabupaten Langkat ikuti kegiatan koordinasi dan mengoptimalkan MCP secara Zoom Meeting, bertempat di Ruang Langkat Command Center Kantor Bupati Langkat, Rabu (29/3/2023).
Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H.Amril,S.Sos,M.AP di dampingi oleh Inspektur Drs H.Hermansyah,M.IP dan Jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dalam sosialisasi itu Korsupgah KPK RI Wilayah I menyampaikan, MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan bahwa ada delapan tata kelola pemerintahan program koordinasi pencegahan korupsi 2023. Yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola desa.
“Sementara untuk tematik dengan cara pendalaman permasalahan pada delapan area dan tematik sektoral yang meliputi kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan pertanahan,” ujarnya.
Sementara itu Korsupgah KPK RI Wilayah Sumut I juga menyampaikan permasalahan pada perencanaan dan penganggaran dari Dana APBD, Audit BPK, Survey Penilaian Integritas dan SPIP.
Kasus korupsi bersumber dana APBD, 51 persen kasus korupsi yang ditangani KPK adalah terkait pengadaan barang jasa dan keuangan negara, sebagian lagi kasus dengan modus korupsi penetapan APBD, intervensi pelaksanaan APBD.
Sesuai Audit BPK yakni terkait penyalahgunaan anggaran, mark up anggaran, honorium melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran dan bantuan pemerintah daerah (benkeu, hibah, bansos ADD).
H.Amril,S.Sos,M.AP Sekda Kab.Langkat menyampaikan kegiatan sosialisasi MCP dan program tematik KPK ini digelar secara berkesinambungan sejak tahun 2018 lalu. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Kasatgas Korsupgah KPK RI wilayah l Sumut
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan adanya perubahan area indikator dan sub-indikator pada tahun 2023 yang harus diinput oleh berbagai SKPD yang menjadi admin MCP.
“Bahwa banyak terjadi perubahan indikator dan sub-indikator di tahun 2023 ini, salah satunya adalah perubahan area perencanaan dan penganggaran. Dimana ada kewajiban daerah untuk pengawasan anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ungkapnya.(AS)