Jakarta, SatukanIndonesia.com – Perkantoran di Jakarta yang karyawannya mengalami kenaikan kasus positif virus corona, dihimbau oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk menutup operasional kantornya sementara guna penyemprotan disinfektan.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga mewanti-wanti agar perusahaan mematuhi secara penuh regulasi terkait persentase karyawan yang seharusnya work from home (WFH) dan work from office (WFO).
“Mohon untuk ditindaklanjuti dengan penutupan sementara operasional kantor, desinfeksi, serta upaya testing dan tracing terhadap kontak erat, agar tidak meluas penularannya dan menimbulkan klaster, dengan optimalisasi satgas covid-19 yang sudah ada di perkantoran,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa (27/4/2021).
Ia mengingatkan perusahaan yang berada di daerah cakupan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro harus memenuhi ketentuan WFH 50 persen dan WFO 50 Persen. Aturan itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 per 20 April lalu.
“Mohon Pemda setempat segera mentranslasikan instruksi ini ke dalam peraturan daerah, sebagai dasar penegakan kebijakan yang jelas,” kata dia.
Wiku meminta agar lonjakan klaster perkantoran di ibu kota dijadikan contoh daerah lain, agar bisa mengantisipasi klaster perkantoran yang lebih masif.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta mencatat pada periode 12-18 April 2021 ada 425 jumlah kasus positif yang ditemukan di 177 perkantoran. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibanding periode 5-11 April 2021 yang mencatat 157 kasus dari 78 perkantoran.
“Kejadian ini perlu dijadikan pembelajaran bagi daerah lain, sehingga untuk daerah yang tidak menerapkan PPKM mikro, mohon segera mengatur hal ini secara jelas lewat Perda. Demi menjalankan kegiatan sektor sosial-ekonomi yang produktif namun aman covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendorong pemerintah dan institusi kerja agar kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah alias WFH secara penuh seiring terjadinya lonjakan klaster perkantoran di DKI Jakarta.
Menurut dia kebijakan WFH perlu kembali diperketat pada perusahaan non-esensial, sementara perusahaan yang dikecualikan atau perusahaan esensial dapat bekerja secara WFH dan WFO dengan porsi yang pas sesuai kajian epidemiologis.
DKI Jakarta sendiri tercatat pernah menerapkan kebijakan WFH penuh, kecuali 11 sektor esensial. Kebijakan itu diterapkan pada April 2020 lalu kala Ibukota menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kali. (FA/SI).
