Jakarta, satukanindonesia.com – Muhammad Mardiono resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 secara aklamasi pada Muktamar ke-10 di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Proses pemilihan ini berlangsung di tengah kericuhan yang menimbulkan beberapa korban luka. Namun, Mardiono menegaskan bahwa langkah aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dianggap sudah berada dalam kondisi darurat.
“Sejumlah kader mengalami luka di kepala dan bibir akibat kericuhan, dan mereka sudah dilarikan ke rumah sakit. Ini akan dilanjutkan dengan proses hukum. Demokrasi tidak boleh diciderai oleh hal-hal yang tidak konstitusional,” kata Mardiono, dikutip dari Antara.
Mardiono: Pemilihan Ketua Umum Sesuai AD/ART
Mardiono menambahkan bahwa akselerasi pemilihan ketua umum ini sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Sekitar 80 persen peserta menyetujui langkah cepat tersebut.
Pimpinan Sidang, Amir Uskara, menegaskan bahwa keputusan final diambil dengan kesepakatan seluruh peserta. “Saya bacakan, langsung minta kesepakatan, mereka setuju, dan saya ketuk palu,” ujarnya.
Meski sempat terjadi dinamika sengit dalam pembahasan tata tertib, Mardiono tetap mendapatkan dukungan dari 30 ketua DPW yang hadir.
Mardiono menekankan bahwa dirinya tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses. Dorongan untuk memimpin datang dari mayoritas pengurus wilayah melalui rapat kerja dan rapat pimpinan wilayah.
“Kalau organisasi memanggil, itu sudah menjadi kewajiban saya,” ucapnya.
Penyebab Kericuhan akan Diselidiki
Terkait kericuhan, Mardiono memastikan akan ada penyelidikan. “Ada CCTV, polisi akan melakukan penyelidikan. Kami sudah memantau kelompok yang mencoba mengambil alih secara ilegal,” jelasnya.
Muktamar X PPP juga membentuk formatur yang terdiri atas lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP untuk mendampingi Mardiono menyusun struktur pengurus. Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan bimbingan teknis pada Senin (29/9/2025).
Sejak berdiri pada 1973, AD/ART PPP tidak pernah mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam forum Muktamar ke-10 ini.(***)
