MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Bakal calon Gubernur (Bacagub) dan Wakil Gubernur periode 2024-2029, Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani (DoaMu), terus melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah partai politik (Parpol) pemenang Pemilu 2024 di provinsi Papua Barat.
Langkah ini ditempuh menyusul dukungan yang sudah mereka terima dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Tiga partai tersebut telah mengeluarkan surat rekomendasi resmi kepada pasangan Mandacan dan Lakotani maju dalam Pilkada 2024 mendatang.
Selain dukungan dari tiga partai tersebut, pasangan ini juga tercatat dalam daftar 14 nama bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra. Walau belum secara resmi diumumkan, dukungan dari partai berlogo burung garuda ini berpotensi menambah kekuatan politik DoaMu
Dukungan dari partai politik tersebut menjadikan Mandacan-Lakotani mengantongi total 11 kursi di DPRD Provinsi Papua Barat. Jumlah kursi ini kian menambah peluang mereka untuk meraih kemenangan dalam Pilkada 2024 mendatang.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, sebanyak 13 partai politik berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Papua Barat. Partai Golkar dan PDI Perjuangan mendominasi dengan masing-masing meraih 7 kursi. NasDem menduduki posisi ketiga dengan 5 kursi, diikuti PKB, Gerindra, Demokrat, dan PAN yang masing-masing meraih 3 kursi. Perindo dan PKS meraih 2 dan 1 kursi, sedangkan PPP juga memperoleh 1 kursi.
Lima partai politik lainnya, yaitu PSI, PKN, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Ummat, gagal meraih kursi di DPRD Provinsi Papua Barat.
Dengan dukungan yang sudah terhimpun, mantan Gubernur dan Wakil periode 2017-2022 DoaMu akan fokus kembali menjajaki peluang dukungan dari partai politik lain untuk memperkuat posisi mereka dan meraih kemenangan dalam Pilkada Papua Barat 2024.
Walaupun belum secara resmi mendeklarasikan maju sebagai bakal Paslon Gubernur dan Wakil, namun beberapa pernyataan keduanya muncul di media massa akan solid melanjutkan periode tahun 2024-2029.
Dicecar mengenai pasangan di Pilkada 2024, Ketua DPW NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan menegaskan, maju bersama ketua Gerindra Papua Barat yakni Mohamad Lakotani.
“Kalau saya tetap lanjutkan, tetapi tidak tahu dari MRPB,”ungkap Kepala Suku Besar Arfak ini, Senin, (16/07/2024)
Sementara Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) menyatakan sikap tegas terkait kriteria Orang Asli Papua (OAP) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat.
Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak menegaskan, lembaga kultur akan mengambil keputusan akhir mengenai siapa yang berhak maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
“Ini tidak main-main bagi MRP, kami akan putuskan untuk mengembalikan jati diri Orang Papua untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ini jadi perhatian bagi semua rakyat Papua,”tegas Waprak.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa calon pemimpin yang duduk di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat adalah orang Papua asli.
“Kita tidak lagi menobatkan orang-orang yang dan menobatkan diri menjadi orang Papua,”tegasnya.
MRPB, lanjut Waprak juga menyampaikan pesan kepada dewan adat, lembaga masyarakat adat, dan keret-keret di setiap suku di Papua. Pesan tersebut ditujukan kepada mereka yang akan mengusulkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Jangan bermain-main dengan cerita sejarah yang ada. Jangan mengada-ngada cerita adat yang turun temurun nenek moyangnya sudah gariskan. Ini berdosa dan terkutuk, kalau kita menetapkan hal yang salah,”tegas Waprak.
MRP menuntut keadilan dan representasi bagi Orang Asli Papua dalam kepemimpinan di Provinsi Papua Barat.
Pernyataan tegas MRPB ini muncul sebagai respon atas munculnya berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai kriteria Orang Asli Papua (OAP). Beberapa pihak mengajukan berbagai interpretasi dan kriteria yang berbeda.
MRPB memandang penting untuk menetapkan kriteria yang jelas dan tegas mengenai siapa yang dianggap sebagai OAP.
Waprak menyebut, Hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan di Papua Barat benar-benar berada di tangan orang-orang yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat asli Papua.
“Mana marga asli dan mana yang bukan, ini perlu bersama kita lihat bersama. Kepada saudara-saudara kita nusantara perlu menghormati apa yang menjadi hak Orang Papua, karena hak OAP tercatat dalam Otonomi khusus,”pungkasnya. [GRW]
