Jakarta, SatukanIndonesia.Com –Partai Demokrat menolak Kenaikan BBM serta membebaskan kadernya melakukan aksi penolakan. Demokrat juga menyindir elite PDIP yang nangis-nangis masa SBY.
Demokrat tolak Kenaikan BBM, namun meminta kader Demokrat agar tidak terlalu berlebihan seperti yang dilakukan PDI-Perjuangan.
Di mana pada saat itu elite PDIP demo menolak kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sambil menangis-nangis.
Demikian disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Selasa (6/9/2022).
Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan Kenaikan BBM,” ujarnya.
Kamhar mengatakan, pada saat Pemerintahan SBY menaikkan harga BBM dulu, elite PDIP ramai-ramai menangis menolak Kenaikan BBM.
Namun saat ini ketika sedang berkuasa, PDIP terlihat tak mempermasalahkan kenaikan harga BBM.
“Ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon Kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu,” tuturnya.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan telah memerintahkan semua kader di berbagai daerah untuk menolak kenaikan harga BBM.
“Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta melakukan aksi penoalakan Kenaikan BBM ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga BBM subsidi.
Ia mengatakan jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM, maka mereka akan melakukan aksi lanjutan.
Hal tersebut disampaikan Said di depan gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/202).
“Tolak kenaikan harga BBM. Kita minta pemerintah mendengar tuntutan aksi kita. Karenanya kita akan melakukan aksi lanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Said juga mendesak seluruh gubernur di seluruh Indonesia bersikap terhadap penaikan BBM.
Para kepala daerah diminta mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menurunkan harga BBM.
“Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM,” ucapnya. (***)
