Jakarta, SatukanIndonesia.com – Wakil Ketua MPR RI Dr. H.Syariefuddin Hasan, MM, MBA., menilai, peran wartawan sangat esensial dan sangat utama dalam menjembatani pandangan yang disampaikan oleh stakeholder kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan sekaligus kira-kira alternatif atau pandangan-pandangan yang sedang dilakukan pendalaman oleh MPR untuk disampaikan kembali kepada masyarakat.
Syarief Hasan, begitu politisi Partai Demokrat ini biasa disapa, menyampaikan hal itu hadapan 90 wartawan dari berbagai media yang sedang mengikuti acara Press Gathering diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Sabtu (23/10/2021). Selaku pimpinan MPR, Syarief Hasan dalam kesempatan itu menyampaikan keynote speach, sekaligus membuka acara Press Gathering tersebut. Baca Juga: PDI Perjuangan Tak Asal Pilih Kandidat pada Pilpres 2024
Selain Syarief Hasan, pimpinan MPR yang juga hadir dalam acara itu adalah Wakil Ketua MPR Arsul Sani, SH., M.Si., serta anggota MPR RI: Hj. Ledia Hanifa Amalia (Fraksi PKS), Yanuar Prihatin (Fraksi PKB), Farida Hidayati (Fraksi PKB), dan Siti Mufattahah (Fraksi Demokrat). Sementara dari Setjen MPR hadir Sesjen MPR RI Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Siti Fauziah, SE., MM., dan hadir sebagai undangan Plt. Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI Djoko Anggoro, Kepala Biro Protokol Humas dan Media, Setjen DPD RI. Mahyu Darma serta Marlen Erikson Sitompul, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
Lebih lanjut, Syarief Hasan mengemukakan, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada wartawan akan mengalami pembiasan manakala pesan yang disampaikan tidak sampai secara utuh. “Jika komunikasi tidak utuh atau pun sedikit saja mengalami pembiasan maka tentu pesan tersebut tidak akan sampai secara utuh,” ujarnya.
Begitu juga dengan saran-saran atau pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para stakeholder kepada MPR, bila tidak disampaikan secara utuh oleh wartawan maka juga akan terjadi pembiasan. “Jadi, saya ingin menyampaikan kembali bahwa begitu pentingnya fungsi dan tugas seorang wartawan,” papar Syarief Hasan, yang dalam acara Press Gathering ini juga tampil sebagai narasumber diskusi bertema: Haluan Negara sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional.”
Baca Juga: Rapor Merah! BEM UI Desak Jokowi Copot Sejumlah Menteri dan Pejabat yang Punya Nilai Buruk
Berbicara haluan negara dan berbicara tentang pembangunan nasional adalah dua hal penting sangat berkaitan. Indonesia memang membutuhkan satu konsep bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Untuk membangun Indonesia ke depan hal yang patut menjadi komitmen kita bersama adalah kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. “Kepentingan partai harus menjadi nomor kesekian, kepentingan golongan juga nomor kesekian, apalagi nama kepentingan individu,” katanya.
“Artinya apa, pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan segala-galanya. Tanpa komitmen itu saya pikir agak sulit juga kita membuat suatu perencanaan, apalagi kalau perencanaan itu tidak mengikat, ini yang menjadi masalah,” kata Syarief Hasan.
Bahwa haluan negara yang dibutuhkan oleh negara kita itu, menurut Syarief Hasan, tentunya akan lebih banyak positifnya. “Saya fikir hampir dapat dipastikan semua kita setuju dengan adanya haluan negara bagi bangsa kita. Karena setiap warga negara menginginkan mengerti negara saya ini 10 tahun akan datang akan seperti apa, 25 tahun ke depan akan seperti apa, atau 100 tahun kedepan seperti apa,” katanya.
Hanya saja, lanjut Syarief Hasan, yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini adalah untuk memayungi daripada haluan negara itu ditempatkan di mana. “Itu yang menjadi inti persoalan sekarang,” tandasnya. Ada dua pandangan tentang hal ini, yaitu pertama cukup dengan undang-undang, dan kedua payung hukumnya Ketetapan MPR.
Ada pandangan yang mengatakan, berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan dan masih berlangsung sampai sekarang adalah pembangunan nasional yang dilakukan cukup dengan undang-undang. Tapi, kalau payung hukum haluan negara dimasukkan ke dalam konstitusi maka akan banyak terjadi pergeseran ketatanegaraan. “Itu menjadi semakin menarik, karena sistem ketatanegaraan kita sudah final bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat,” jelas Syarief Hasan.
Jadi, menurut Syarief Hasan, yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini adalah payung hukum daripada haluan negara itu ditempatkan dimana.(Nal/SI)
