JAKARTA, satukanindonesia.com – Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPIDAR SOKSI) menyoroti, persoalan pendistribusian dan akses masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BMM) Subsidi, di pedalaman Tanah Papua.
Hal ini ditegaskan Plt Ketua DEPIDAR SOKSI Papua Barat, Mozes Rudy F. Timisela, ST, melalui keterangan pers tertulis yang diterima, Sabtu (15/08/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak cukup menyampaikan besarnya subsidi BBM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun keberhasilan pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Karena, ukuran paling penting adalah “apakah masyarakat yang berada jauh dari perkotaan dan pusat distribusi benar-benar memperoleh BBM dengan harga yang ditetapkan pemerintah.”
“Jangan hanya bicara BBM subsidi dari Jakarta. Datanglah ke kampung-kampung pedalaman Papua dan tanyakan langsung kepada masyarakat. Berapa harga satu liter BBM, yang mereka bayar,”tegas Mozes.
BBM SATU HARGA HARUS BENAR-BENAR DIRASAKAN RAKYAT
Mozes mengakui, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program BBM Satu Harga. Berdasarkan data BPH Migas, hingga akhir 2024 terdapat 583 penyalur BBM Satu Harga secara nasional, dengan 208 penyalur berada di Klaster Papua.
Kebijakan tersebut, menurut dia, ppatut diapresiasi. Namun, jumlah penyalur tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan.
“Yang harus diperiksa adalah ujung distribusinya. Berapa harga yang dibayar masyarakat di kampung? Apakah BBM tersedia setiap saat? Berapa jauh masyarakat harus pergi untuk mendapatkan BBM? Dan apakah kuota yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak?”katanya.
`JANGAN UKUR KEBERHASILAN HANYA DARI DATA ADMINISTRASI’
Menurut Plt. Ketua DEPIDAR SOKSI Papua Barat itu, karakteristik geografis Papua membuat persoalan distribusi energi berbeda dengan banyak wilayah lain, di Indonesia.
Dimana, kata dia, ada kampung yang memiliki akses transportasi terbatas dan rantai distribusi yang panjang. Karena itu, biaya membawa BBM dari titik penyalur resmi hingga masyarakat, di pedalaman dapat menjadi persoalan tersendiri.
“Kalau dalam administrasi pemerintah BBM dinyatakan telah disalurkan, tetapi masyarakat di ujung distribusi masih harus memperoleh BBM dengan harga yang sangat tinggi, maka ada persoalan yang harus kita evaluasi bersama,”ujar Mozes.
`SOKSI PAPUA BARAT DORONG AUDIT DISTRIBUSI BBM’
Oleh sebab itu, sebagai Plt DEPIDAR SOKSI Papua Barat mendorong, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan BPH Migas, bersama pemerintah Daerah (Pemda), melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM subsidi dan BBM penugasan di Tanah Papua.
Pertama, kuota BBM subsidi dan penugasan setiap provinsi serta kabupaten di Tanah Papua. Kedua, realisasi penyaluran sampai tingkat distrik dan penyalur. Ketiga, jumlah penyalur BBM Satu Harga yang benar-benar aktif. Keempat, volume BBM yang diterima setiap penyalur. Kelima, frekuensi kekosongan BBM. Keenam, harga aktual yang dibayar masyarakat di kampung. Kedelapan, jarak masyarakat menuju penyalur resmi terdekat. Dan kesembilan, potensi kebocoran dan penyimpangan dalam rantai distribusi.
`PEMERINTAH HARUS TURUN LANGSUNG KE KAMPUNG’
Disamping itu, Mozes menegaskan, evaluasi tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif dan rapat di Jakarta maupun ibu kota provinsi.
Pemerintah perlu mengambil sampel kampung-kampung terpencil di wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan dan pedalaman Papua untuk mengetahui harga BBM yang benar-benar dibayar masyarakat.
“Turun langsung ke kampung. Jangan hanya bertanya kepada distributor dan penyalur. Tanya masyarakat: berapa harga bensin hari ini, apakah BBM tersedia, dan dari mana mereka membelinya. Dari situlah kita mengetahui kondisi yang sebenarnya,”tegas Mozes.
`PAPUA MEMBUTUHKAN KEADILAN ENERGI’
Mozes menegaskan, kritik tersebut bukan untuk mengabaikan berbagai program pemerintah, termasuk BBM Satu Harga. Evaluasi justru diperlukan agar kebijakan tersebut semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang paling jauh dari pusat pelayanan.
“Papua tidak meminta perlakuan berlebihan. Papua meminta keadilan. Kalau negara mengatakan BBM disubsidi untuk rakyat, maka masyarakat yang tinggal di kampung paling jauh pun harus merasakan manfaat subsidi tersebut,”katanya.
Menurut Mozes, pemerintah perlu bergerak dari sekadar “BBM Satu Harga” menuju “BBM Satu Harga yang benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat di kampung.”
Ia meminta agar harga aktual yang dibayar masyarakat, ketersediaan BBM, jarak menuju penyalur, serta kontinuitas pasokan dijadikan indikator keberhasilan kebijakan energi di Tanah Papua.
“Subsidi BBM jangan hanya terlihat sebagai angka dalam APBN dan menjadi narasi di media nasional. Ukuran keberhasilannya adalah ketika rakyat Papua di ujung negeri memperoleh BBM yang tersedia dan terjangkau sesuai ketentuan. Negara harus hadir sampai di ujung distribusi.” [GRW]
