MANOKWARI, satukanindonesia.com – Menanggapi Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang memberikan prioritas kepada UMKM dan koperasi daerah dinilai menjadi momentum bersejarah yang tidak boleh disia-siakan.
Ketua Bidang Penggalangan Papua Barat dan Papua Barat Daya DEPINAS SOKSI, Mozes Rudy F. Timisela, ST, menegaskan, sudah saatnya generasi muda Papua berhenti menjadi penonton di Negeri sendiri.
“Anak-anak Papua harus berani bermimpi lebih besar. Jangan hanya bercita-cita menjadi karyawan perusahaan tambang. Jadilah pengusaha, pemilik koperasi, kontraktor, dan pengelola tambang yang profesional,”tegas Timisela.
Menurutnya, Papua adalah salah satu wilayah terkaya akan sumber daya mineral di Indonesia. Ironisnya, selama ini manfaat ekonomi yang dinikmati masyarakat lokal masih belum maksimal.
Politisi senior Golkar di Tanah Papua ini menilai, kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang baru agar masyarakat daerah bisa naik kelas sebagai pelaku usaha, bukan sekadar tenaga kerja.
Timisela mengingatkan, kesempatan ini tidak akan datang dua kali jika orang Papua tidak segera mempersiapkan diri.
Oleh karena itu, generasi muda Papua harus mulai membekali diri dengan ilmu manajemen bisnis, hukum pertambangan, teknik pertambangan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, hingga tata kelola keuangan.
“Kalau kita tidak siap, peluang ini akan kembali dinikmati pihak luar. Anak-anak Papua tidak boleh terus menjadi penonton di atas tanah yang kaya akan sumber daya alamnya sendiri,”ujarnya.
Timisela juga mendesak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Tanah Papua, agar tidak tinggal diam menyikapi perubahan kebijakan Nasional tersebut.
Maka, ia meminta, pemerintah segera membangun program nyata untuk melahirkan pengusaha tambang orang Papua melalui.
Pertama, inkubasi bisnis pertambangan bagi OAP. Kedua, penguatan koperasi dan UMKM lokal. Ketiga, pelatihan manajemen, hukum, dan tata kelola pertambangan. Keempat, akses permodalan melalui perbankan dan lembaga keuangan. Kelima, kemitraan dengan BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan tambang.
Wakil Ketua Umum IKALJATIM di Tanah Papua itu menegaskan, ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah bukan hanya jumlah izin tambang yang diterbitkan, tetapi seberapa besar orang Papua mampu menjadi pemilik usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Kekayaan alam Papua harus melahirkan pengusaha-pengusaha Papua yang kuat. Jangan sampai peluang emas ini kembali dinikmati pihak luar, sementara anak-anak Papua hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,”tandasnya. [GRW]
