JAKARTA, satukanindonesia.com – Pemerintah Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia mendorong, masyarakat di daerah untuk terlibat lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, sehingga manfaat kekayaan alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah penghasil.
Pasalnya, selama ini masih banyak kantor pusat pemegang izin usaha pertambangan (IUP) berada di Jakarta, sementara keberadaan perusahaan di daerah penghasil perlu diperkuat.
Dicontohkannya, Sumsel yang memiliki potensi besar di sektor batu bara, sehingga kekayaan sumber daya alam tersebut harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat.
Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat daerah dalam mengelola potensi pertambangan.
Pemerintah memberikan ruang dan prioritas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi untuk ikut dalam pengelolaan usaha pertambangan.
“Kita merumuskan untuk UMKM, koperasi. Kita berikan apa yang disebut dengan prioritas, agar orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,”kata Bahlil melalui keterangan pers tertulis, yang diterima Selasa (04/08/2026).
Bahlil menegaskan, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat.
Maka dari itu, ia berpesan, kepala daerah dapat mengajukan wilayah pertambangan yang belum memiliki IUP untuk mendapatkan prioritas pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada wilayah pertambangan yang belum ada IUP-nya, kepala daerah bisa mengajukan untuk kita berikan prioritas agar anak-anak daerah bisa juga hadir menjadi pembawa pembangunan,”pungkasnya. [**/GRW]
