• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Darurat Militer dan Kemanusiaan, Presiden RI Didesak Hentikan Pengiriman Militer

Darurat Militer dan Kemanusiaan, Presiden RI Didesak Hentikan Pengiriman Militer

Agustus 5, 2026
Siapkan Skema Baru, BPJS Kesehatan Gratis Diperluas Hingga Desil 8

Siapkan Skema Baru, BPJS Kesehatan Gratis Diperluas Hingga Desil 8

November 5, 2026
Presiden ke-7 Indonesia Pamer Ijazah di Depan Roy Suryo

Presiden ke-7 Indonesia Pamer Ijazah di Depan Roy Suryo

November 5, 2026
ADVERTISEMENT
Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mencuat, Ketua DPW Rampas Sumut Desak Penegakan Hukum.

Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mencuat, Ketua DPW Rampas Sumut Desak Penegakan Hukum.

November 5, 2026
Mendagri: Interoperabilitas UU Satu Data Indonesia Jawab Kebutuhan Pembangunan di Daerah

Mendagri: Interoperabilitas UU Satu Data Indonesia Jawab Kebutuhan Pembangunan di Daerah

November 5, 2026
Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Terima Kunker Komisi D DPRD DKI, Bahas Pembangunan Infrastruktur dan PAD

Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Terima Kunker Komisi D DPRD DKI, Bahas Pembangunan Infrastruktur dan PAD

November 5, 2026
Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset dengan Mahasiswa-Akademisi

Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset dengan Mahasiswa-Akademisi

November 5, 2026
Mensos Tegaskan SDM Sekolah Rakyat Wajib Disiplin, Pelaku Perundungan dan Kekerasan Langsung Dipecat

Mensos Tegaskan SDM Sekolah Rakyat Wajib Disiplin, Pelaku Perundungan dan Kekerasan Langsung Dipecat

November 5, 2026
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Rp163 Miliar dalam Kasus Korupsi di ATR/BPN

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Rp163 Miliar dalam Kasus Korupsi di ATR/BPN

November 5, 2026
KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

November 5, 2026
Lindungi Pahlawan Devisa, Barantin dan KP2MI Siapkan Layanan Karantina Terpadu

Lindungi Pahlawan Devisa, Barantin dan KP2MI Siapkan Layanan Karantina Terpadu

November 5, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Kamis, November 5, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Fokus Berita

Darurat Militer dan Kemanusiaan, Presiden RI Didesak Hentikan Pengiriman Militer

(Fokus Berita)

Agustus 5, 2026
in Fokus Berita
0
0
SHARES
193
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
FOTO: Prajurit TNI Yonif 113 Jaya Sakti menaiki kapal TNI AL untuk diberangkatkan dari Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, diberangkatkan ke Papua untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI//ISTIMEWA

JAYAPURA, satukanindonesia.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Balim Barat mendesak, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Panglima TNI menghentikan pengiriman militer ke seluruh Tanah Papua, khususnya di wilayah kabupaten Lanny Jaya, provinsi Papua Pegunungan.

Desakan itu disampaikan KNPB Balim Barat dalam aksi nasional “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan” di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Lanny Jaya di Distrik Tiom, Senin (03/08/2026).

Ketua KNPB Balim Barat, Demin Tabuni dalam pernyataan sikap menyatakan, Presiden Prabowo segera menarik seluruh prajurit TNI dan polisi di Tanah Papua organik maupun non organik, dan hentikan penangkapan dan penembakan terhadap masyarakat sipil.

“Kami KNPB Balim Barat menyampikan kepada TNI-Polri dan prajurit TPNPB untuk tidak berada di daerah Kuyawage, karena itu tempat pengungsi internal warga sipil dari Nduga, Puncak, dan Sinak akibat perang TNI-Polri melawan TPNPB,”kata Demin Tabuni.

KNPB Balim Barat meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya dan DPRK Lanny Jaya, segera mengusut tuntas kasus orang hilang bernama Yoban Wenda, Wiringga Wenda dan kasus kematian Pedite Weya di Malagineri.

“Pemerintah dan DPRK Lanny Jaya [mesti] menjamin penuh keselamatan warga sipil yang mengunsi dari kampung Igemuli ke Wunambugu, serta memastikan akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, tempat ibadah dan tempat layak huni,”ucapnya.

Tabuni mengatakan, KNPB Balim Barat juga minta segera dibuat peraturan daerah khusus atau perdasus untuk melindungi hak wilayah adat, tanah ulayat dan hutan adat masyarakat Lanny Jaya.

“Segera surati presiden republik indosesia tentang situasi Lanny Jaya yang darurat militer dan kemanusiaan harus segera di atasi. Kami KNPB Balim Barat menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, rapatkan barisan membangun kesatuan bersama untuk selamatkan rakyat yang tersisa dari ancaman genosida, ekosida dan etnosida di atas tanah Lanny Jaya,”ujarnya.

Sementara itu Koordinator Lapangan aksi, Wenda Murib mengatakan, KNPB Balim Barat menuntut keamanan bagi warga sipil pengungsi internal di Lanny Jaya.

“Aksi damai KNPB Balim Barat berjalan dengan aman terkendali dan terkomando, dengan ratusan massa aksi,”katanya.

Menurutnya, aksi damai yang digelar sejak pagi hingga siang itu diikuti berbagai elemen masyarakat. Mereka melakukan orasi politik, diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap politik.

Setelah membacakan pernyataan sikap, KNPB Balim Barat kemudian menyerahkannya kepada Wakil Ketua I DPRK Lanny Jaya, Win Kogoya. [**/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Darurat MiliterKNPB Balim BaratPanglima TNIPresiden Prabowo Subianto
ShareTweetSend

Related Posts

Percepat Penyelesaian Persoalan Bangsa, Konsolidasi Prabowo Diperkuat

Percepat Penyelesaian Persoalan Bangsa, Konsolidasi Prabowo Diperkuat

November 5, 2026
Mensesneg Belum Mengungkapkan ‘Siapa Otak’ Penyadapan Presiden Prabowo

Mensesneg Belum Mengungkapkan ‘Siapa Otak’ Penyadapan Presiden Prabowo

November 4, 2026
Presiden Prabowo Siapkan Langkah Besar Lewat UU Satu Data Indonesia, Ini Tujuannya

Presiden Prabowo Siapkan Langkah Besar Lewat UU Satu Data Indonesia, Ini Tujuannya

Oktober 30, 2026

Bahas Isu Strategis Nasional hingga Papua, Wantimpres Bidang Polhukam Gelar Rapat

Oktober 30, 2026

Presiden Prabowo Didesak Kembalikan Tanah dan Hutan Adat Papua Seluas 3.500 Hektare Yang Dirampok

Oktober 29, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?