JAKARTA, satukanindonesia.com – Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih menjelang 2 tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026 mendatang. Hal ini disampaikan Prabowo dalam program “Presiden Menjawab” yang dikutip Kamis (17/9/2026).
Prabowo mengatakan, evaluasi dan reshuffle kabinet merupakan hal yang logis saat ini. Dikatakan, dua tahun seharusnya waktu yang cukup bagi jajaran Kabinet Merah Putih membuktikan kemampuannya.
“Saya kira itu sesuatu yang logis ya. Iya kan? 2 tahun. Jadi masing-masing sudah punya waktu untuk mbuktikan kampuannya dan sebagainya,” katanya.
Kepala Negara menegaskan evaluasi terhadap jajaran kabinet dilakukan secara objektif dan terus menerus hingga saat ini.
“Kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Prabowo menganalogikan kabinet sebagai kesebelasan sepak bola yang terdiri dari pemain inti, striker, dan pemain cadangan. Prabowo mengatakan, untuk saat ini, pemerintahannya fokus pada persoalan mendasar bangsa, di antaranya swasemada pangan dan energi.
“Sebagaimana diketahui kan saya yang paling mendasar adalah bagi saya, saya harus amankan pangan. Jadi saswembada pangan. Habis itu kita harus amankan BBM yang lumayan minimal sekarang tidak separah banyak negara lain dan itu karena karena kita lakukan antisipasi dan sebagainya. Kita bikin B50 dari kelapa sawit dan sebagainya nanti ke tenaga surya besar-besaran,” katanya.
Selanjutnya, Prabowo fokus menyelamatkan kekayaan negara yang selama puluhan tahun lari ke luar negeri. Pemerintah juga fokus mengatasi kelaparan dan stunting anak, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Setelah ini tentunya kita tadi efisiensi menyelamatkan uang yang bocor-bocor kemudian kita investasi di hal-hal yang bisa tadi menghasilkan devisa lapangan kerja,” katanya.
Dengan demikian, kata Prabowo, terdapat kementerian yang kemungkinan tidak berada di garis depan dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah tersebut. Namun, setiap kementerian terus bekerja menjalankan tugas dan fungsinya.
Untuk itu, Prabowo mengungkapkan jika suatu saat terjadi reshuffle, hal itu semata untuk memaksimalkan roda pemerintahan dengan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Dikatakan, kompetensi menjadi syarat utama.
“Jadi kalaupun nanti ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang ya tentunya kita organisasi ini kita selalu harus cari benar-benar the right man in the right place. Ya kompetensi dan kalau ada yang mungkin dia enggak cocok di tempat itu. Ya, kita harus tadi kita harus mampu untuk mengganti orang yang benar atau dia sendiri ada masalah ya kita enggak bisa hindari kan,” paparnya.
Prabowo mengakui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat meminta izin untuk memproses hukum wakil menteri (wamen) yang tersandung kasus korupsi. Prabowo pun mempersilakan KPK memproses jika ditemukan bukti keterlibatan wamen tersebut.
“Tahu-tahu KPK datang ke saya bilang, ‘Pak ini di iya kan, di itukan pejabat ini begini-begini-begini.’ Ya gimana saya iya kan? ‘Apa kami diizinkan untuk menahan kalau ada bukti? ‘Kalau ada bukti silakan. Sebenarnya kan kejadiannya tuh ya ada wamen saya ya ya, itu tanggung jawab dia,” katanya.
Diketahui, terdapat dua wakil menteri pemerintahan Prabowo yang ditangkap KPK. Mereka yakni, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim atas kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer atas kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 dan penerimaan gratifikasi.
Selama masa pemerintahannya hingga saat ini, Prabowo diketahui telah melakukan enam kali reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet pertama terjadi pada 19 Februari 2025. Saat itu, Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (mendiktisaintek) menggantikan Satrya Soemantri Brodjonegoro.
Selain Brian, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lainnya. Mereka yakni, Amalia Adininggar sebagai kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sony Hari Budi Utomo selaku wakil kepala BPS, Muhammad Yusuf Ateh sebagai kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arum Sari sebagai wakil kepala BPKP, dan Nugroho Sulistyo Budi selaku kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Kemudian, reshuffle kabinet kedua terjadi pada 8 September 2025. Saat itu, Prabowo melantik empat menteri dan satu wakil menteri. Mereka adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.
Selanjutnya pada 17 September 2026, Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) menggantikan Budi Gunawan, dan Erick Thohir yang sebelumnya menteri BUMN dilantik sebagai menteri pemuda dan olahraga (menpora) menggantikan Dito Ariotedjo.
Dalam kesempatan yang sama Prabowo juga mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai kepala Presidential Communication Office (PCO) yang kini namanya diubah menjadi Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Afriansyah Noor, sebagai wakil menteri ketenagakerjaan (wamenaker), Rohmat Marzuki, sebagai wakil menteri kehutanan (wamenhut), Farida Farichah sebagai wakil menteri koperasi (wamenkop), M Qodari sebagai KSP, Ahmad Dofiri, sebagai penasihat khusus presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian, Nanik Sudariati Deyang sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, sebagai wakil kepala BGN, dan Sara Sadiqah, sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPKP)
Pada reshuffle kabinet jilid IV, 5 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung sebagai wakil menteri keuangan (wamenkeu). Juda Agung menggantikan posisi Thomas Djiwandono yang terpilih sebagai deputi gubernur BI.
Kemudian, para reshuffle keenam, Prabowo melantik enam menteri dan pejabat setingkat menteri pada 27 April 2026. Mereka, yakni M Qodari yang sebelumnya KSP dilantik sebagai kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah dan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang sebelumnya penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional dilantik sebagai KSP. Prabowo juga melantik Hasan Nasbi sebagai penasihat presiden bidang komunikasi dan media. Selain itu, Prabowo melantik Jumhur Hidayat sebagai menteri lingkungan hidup, Hanif Faisol yang sebelumnya menteri lingkungan hidup dilantik sebagai wakil menteri koordinator (wamenko) bidang pangan, dan Abdul Kadir Karding dilantik sebagai kepala Badan Karantina Nasional.
Terakhir, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan (menkeu) pada Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.(***)
