JAYAPURA, satukanindonesia.com – Untuk mengatasi konflik dan persoalan kemanusiaan yang masih berlangsung di tanah Papua. Pastor Yance Douw dari Keuskupan Jayapura mengatakan dialog, keterbukaan informasi, solidaritas, serta pemahaman terhadap sejarah Papua bagian penting.
Menurutnya, gereja memiliki peran penting dalam membekali dan memberdayakan umat, agar gerakan perdamaian dan kemanusiaan dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
Terutama, katanya, generasi muda perlu dipersiapkan agar perjuangan perdamaian, kemanusiaan, perlindungan lingkungan hidup, serta toleransi antarumat beragama dapat diteruskan dari generasi sebelumnya.
Demikian hal ini disampaikan Pastor Yance Douw dalam dialog publik ‘Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan dan Tantangan Perdamaian di Tanah Papua’ yang diselenggarakan Majelis Muslim Papua di kotaraja, distrik Abepura, kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (17/09/2026).
“Yang perlu adalah pembekalan kepada umat untuk memahami, memberdayakan, memotivasi, dan membekali gerakan perjuangan perdamaian itu bisa jalan dengan baik,”kata Pastor Douw.
Keberlanjutan gerakan perdamaian, katanya, membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah. pemerintah perlu memberikan respons positif, untuk menopang kerja gereja dan lembaga keagamaan dalam menjalankan kegiatan kemanusiaan.
Pastor Douw mengatakan, gereja memandang masyarakat yang menjadi korban kekerasan sebagai bagian dari perhatian gereja, baik orang asli Papua maupun non-Papua yang hidup di Tanah Papua.
Karenanya, luka masyarakat Papua, baik orang asli Papua maupun non-Papua yang hidup di Papua dan menjadi korban kekerasan, menjadi luka gereja dan luka para pemimpin gereja.
Ia mengemukakan, gereja memiliki sejumlah cara dalam merespons persoalan kekerasan. Selain mendoakan korban, gereja berupaya memperoleh informasi secara benar dan akurat sebelum menentukan langkah berikutnya.
Setelah memperoleh informasi kata Douw, gereja dapat melakukan pendampingan terhadap korban, bekerja sama dengan lembaga lain untuk advokasi, maupun melakukan pemantauan sesuai dengan persoalan yang terjadi.
Pastor Douw mengatakan, perdamaian membutuhkan jaringan komunikasi dan dialog, baik di dalam komunitas agama maupun antaragama.
Menurutnya, pemimpin agama dapat membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk membuka ruang dialog.
Pertemuan antara pemimpin agama, pemerintah, aparat keamanan, serta kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik dinilai penting untuk menciptakan ruang penyelesaian secara damai.
Katanya, dialog perlu diarahkan pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dialog juga harus disertai solidaritas karena keadilan dan kebenaran sulit diperjuangkan tanpa solidaritas.
“Dengan solidaritas memperjuangkan keadilan dan kebenaran, maka perdamaian akan terjadi karena dalam proses itu terjadi penghargaan terhadap martabat manusia,”ujarnya.
Sementara sejarawan Dr. Bernarda Meteray mengatakan, pemahaman terhadap sejarah Papua perlu menjadi bagian penting dalam upaya menyelesaikan konflik di Tanah Papua.
Menurut Meteray, sejarah Papua selama ini sering menjadi hal yang sensitif untuk dibicarakan. Perbedaan pandangan mengenai sejarah integrasi Papua perlu dibahas secara terbuka agar akar persoalan konflik dapat dipahami.
“Kalau kita memahami konflik, kita harus mulai dari sejarah,”kata Meteray.
Dikatakannya, pembangunan fisik saja belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat Papua. Hal itu, dipandang, dapat dilihat dari konflik yang masih berlangsung meskipun berbagai program pembangunan telah dilakukan.
“Pembangunan memang dibutuhkan semua orang di Papua. Tapi pembangunan itu belum menjawab persoalan karena konflik jalan terus,” ujarnya.
Meteray mengatakan, pemerintah perlu menerima kritik masyarakat asli Papua sebagai bagian dari proses membangun daerah.
Kritik dinilai tidak seharusnya selalu dipandang sebagai ancaman. Kritik dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan pembangunan.
Katanya, pemahaman terhadap masyarakat Papua pun harus dilakukan sebelum kebijakan dibuat, bukan sebaliknya.
Pemahaman tersebut, lanjut Meteray, membutuhkan proses karena masyarakat Papua memiliki karakteristik, pengalaman sejarah, serta konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.
Meteray juga menyoroti, pentingnya memberikan pemahaman sejarah Papua kepada generasi muda.
Menurutnya, generasi muda memperoleh cerita mengenai sejarah Papua dari keluarga dan lingkungan masing-masing. Perbedaan informasi antara cerita keluarga dengan informasi yang diperoleh dari sumber lain dapat memengaruhi cara generasi muda memahami konflik.
Karenanya, perlu ada bahan sejarah yang dapat menjadi rujukan bagi generasi muda untuk memahami perjalanan sejarah Papua secara lebih utuh.
“Negara belum membuat buku baku yang baik, yang bisa dipahami oleh generasi-generasi tentang sejarah perjalanan panjang ini,”katanya.
Meteray mengatakan, pembangunan perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semua unsur masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk membangun perdamaian di Tanah Papua.
“kita semua bertanggung jawab untuk membangun damai di Tanah Papua, menghilangkan konflik dengan dialog sebagai jalan yang terbaik bagi perdamaian di Tanah Papua,”ucapnya.
Forum dialog yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat dinilai menjadi penting, terutama dalam situasi Papua yang masih menghadapi persoalan kemanusiaan dan konflik.
Keterlibatan umat beragama dalam merespons dinamika kemanusiaan di Tanah Papua pun dapat menjadi bagian penting dari upaya membangun perdamaian melalui dialog. [***/GRW]