ADVERTISEMENT
Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap adanya sejumlah pemerintah daerah yang memanipulasi data bansos. Kondisi itu mempersulit upaya pemerintah mengelola data masyarakat miskin penerima bantuan di daerah-daerah.
Di mana, pemda kerap memasukkan para pendukung atau tim suksesnya (timses) saat pemilihan sebagai masyarakat dalam kategori miskin.
“Ada masalah tata kelola. Jadi pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara Bank Dunia di Soehana Hall, sebagaimana dilansir Kumparan, Selasa (9/5).
“Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar. Bahkan yang paling buruk, yang diberikan bansos adalah mereka yang menjadi tim suksesnya didaftarkan,” imbuhnya.
Bendahara negara tersebut mengaku, polemik bansos tersebut merupakan konsekuensi Indonesia menganut sistem politik demokrasi bebas. Tak hanya itu, hal tersebut juga dipicu adanya mekanisme desentralisasi supaya pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta pemerintah melakukan perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Lebih lanjut, ia mengeluhkan kementerian dan lembaga yang tidak menginginkan data terpusat. Padahal, data terpusat lebih terjamin kebenarannya.
Padahal Bank Dunia menyebut, program bansos dan jaminan sosial yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini jauh lebih efektif menurunkan angka kemiskinan ketimbang program subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan,” demikian tertulis dalam laporan World Bank dikutip di Jakarta, Selasa (9/5).
Tak hanya itu, program bansos dinilai Bank Dunia dapat mengurangi dampak buruk pengangguran hingga kesehatan bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah. Meski begitu, program tersebut diberikan pemerintah hanya menyasar pekerja formal saja.
Lebih lanjut, program subsidi energi BBM dinilai tidak efektif dan terlalu mahal. Sehingga membebani keuangan Indonesia. “Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” tulis laporan tersebut.(***)
