Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara Hasbi Hasan menggugat KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Gugatan Praperadilan dilayangkan Hasbi pada Jumat, 26 Mei 2023 dan telah teregister dengan nomor perkara: 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan belum menampilkan petitum yang diajukan Hasbi.
“Agenda sidang pertama Senin, 12 Juni 2023,” dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan, Minggu (21/5).
Mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton yang juga merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, Dadan Tri Yudianto sudah lebih dulu mengajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan, sebagaimana dilansir CNNIndonesia, pada Jumat, 19 Mei 2023.
Hasbi dan Dadan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.
Kedua tersangka sudah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada Rabu (24/5), namun mereka dilepas.
Hasbi dan Dadan telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Hasbi dicegah per tanggal 9 Mei 2023 sampai 9 November 2023, sedangkan Dadan dicegah per tanggal 12 Januari 2023 sampai 12 Juli 2023.
KPK sudah mengungkap dugaan aliran uang Rp11,2 miliar ke Dadan dan Hasbi terkait pengurusan perkara nomor: 326 K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.
Dalam kasus ini, lembaga antirasuah telah memproses hukum 15 orang tersangka.
Mereka ialah hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh; hakim yustisial sekaligus asisten Gazalba, Prasetio Nugroho; staf Gazalba, Redhy Novarisza; hakim yustisial sekaligus panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu; hakim yustisial/panitera pengganti MA Edy Wibowo.
Kemudian PNS pada Kepaniteraan MA yaitu Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA Nurmanto Akmal dan Albasri; pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno; serta Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto; dan Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi.(***)
