Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara tentang 75 pegawai KPK yang tak lolos alih status menjadi ASN.
Menurutnya tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status menjadi ASN tidak bisa menjadi dasar pemberhentian ke-75 pegawai KPK tersebut.
“Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes,” kata Jokowi, Senin (17/5/2021).
Jokowi juga menegaskan bahwa pengalihan status yang diikuti pegawai KPK tidak boleh merugikan.
“Saya sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK yang menyertakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat jadi ASN,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/5).
Oleh karena itu, dia meminta Ketua KPK Firli Bahuri hingga MenPANRB Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti nasib 75 pegawai KPK yang kini dinonaktifkan dari KPK.
“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, MenPANRB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” ujarnya.
Jokowi tak ingin 75 pegawai yang tak lolos tes diberhentikan. Dia mengusulkan alternatif lain seperti pendidikan kedinasan yang bisa diikuti 75 pegawai KPK itu.
“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, di balik 75 nama pegawai KPK yang diberhentikan tersebut ada nama penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.
Tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat pengalihan status menjadi ASN ini memang dikritik karena pertanyaan yang diajukan dinilai tidak berhubungan dengan pemberantasan KPK dan malah menanyakan pertanyaan yang bersifat pribadi. (FA/SI).
