BATAM, SatukanIndonesia.com – Tegas wakil BP Batam sekaligus wakil walikota Batam ” Saya maunya masyarakat saya dapat air.
Kan kita sudah kerja sama. Terkait kontrak sebelum zaman saya dengan Moya, saya sudah minta kejaksaan dengan deputi pelajari.
Kalau tidak (bisa memenuhi kebutuhan air warga) kita putus saja, tak usah kerja sama! Saya maunya ada air untuk warga saya.
Dan ke depan kalau memang kerja sama (berlanjut) air harus ngalir 24 jam ada air bersih!”
Pernyataan ini disampaikan Wakil Wali Kota Batam/Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Li Claudia Chandra, kepada petinggi PT Air Batam Hilir (ABH), dalam rapat yang dihadiri Direktur dan Deputi BP Batam, untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan air bersih di wilayah Tanjungsengkuang, Sabtu,(24/1/2026),
Rapat ini digelar menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan Warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di Kantor DPRD Kota Batam, Kamis, 22 Januari 2026.
“Kami mengadakan rapat bersama ABH untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan air bersih di Kota Batam, khususnya di wilayah Sengkuang,” terangnya.
Lebih lanjut, Li Claudia meminta, PT Air Batam Hilir (ABH) untuk bekerja lebih ekstra dan maksimal dalam menuntaskan persoalan air bersih.
Saya tak mau jadikan Batam sebagai narasi tentang pelayanan publik dasar yang gagal disediakan pemerintah ujarnya.
𝗦𝗲𝗻𝗴𝗴𝗼𝗹 𝗣𝗧 𝗠𝗼𝘆𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶
Dalam pernyataan di atas, Li Claudia sempat menyinggung soal “Moya”.
Moya berperan sebagai penyedia layanan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan air secara luas di Indonesia.
PT Moya Indonesia merupakan bagian dari manajemen pusat dan pemilik modal (entitas di balik operasional).
Sementara Air Batam Hilir adalah unit pelaksana teknis di lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Perusahan ini dibentuk oleh konsorsium untuk menangani sisi operasional hilir, yaitu distribusi air bersih langsung ke pelanggan di Batam.
Selain Air Batam Hilir, terdapat juga PT Air Batam Hulu yang fokus pada pengelolaan sumber air baku di waduk.
Air Batam Hilir menggantikan Adhya Tirta Batam (ATB) yang masa konsesi mengelola air di Batam selama 25 tahun yang berakhir pada 14 November 2020.