Jakarta, satukanindonesia.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna, Selasa, 18 November 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Pakar hukum dan praktisi senior Henry Indraguna mengatakan, dirinya menyambut baik pengesahan UU KUHAP oleh DPR. Menurutnya, UU KUHAP menandai reformasi sistem peradilan di Indonesia.
“Pengesahan ini menandai reformasi terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejak KUHAP diberlakukan pada tahun 1981,” ujar Henry melalui pesan tertulis, Rabu, 19 November 2025 sebagaimana dilansir dari Sinpo.id.
Guru Besar Unissula Semarang ini menjelaskan UU KUHAP hadir untuk menjawab kebutuhan zaman, seiring berkembangnya teknologi, peningkatan kesadaran publik terhadap hak-hak hukum, serta tuntutan transparansi dalam proses pidana.
“KUHAP baru ini merupakan langkah monumental. Negara kini meletakkan pondasi baru yang lebih modern, berkeadilan, dan sesuai perkembangan teknologi. Masyarakat wajib mengetahui hak-haknya di bawah aturan baru ini,” katanya.
Ada 14 poin substansi revisi KUHAP yang disepakati DPR:
1. Penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
2. Penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.
3. Penegasan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat.
4. Perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antarlembaga.
5. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan.
6. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana.
7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif.
8. Perlindungan khusus kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia.
9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh tahap pemeriksaan.
10. Perbaikan pengaturan upaya paksa dengan memperkuat asas due process of law.
11. Pengenalan mekanisme hukum baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi.
12. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.
13. Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban atau pihak yang dirugikan.
14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.
Manfaat Langsung KUHP Baru Bagi Masyarakat
Henry menegaskan reformasi KUHAP ini memberikan perlindungan lebih kuat bagi masyarakat. Di antaranya mencegah salah tangkap, membatasi ruang kesewenang-wenangan, meningkatkan transparansi aparat penegak hukum, memperkuat hak korban, mengakui bukti digital secara modern, dan empercepat proses hukum
Menurut Henry, KUHAP baru tidak langsung berlaku hari ini. Sesuai pernyataan Ketua DPR RI ibu Puan Maharani, KUHAP akan berlaku pada 2 Januari 2026.
Selama masa transisi, pemerintah akan menyusun, yakni peraturan pelaksana, penyiapan SDM aparat penegak hukum, penyesuaian infrastruktur digital pengadilan, dan sosialisasi nasional kepada masyarakat
Henry menerangkan, KUHAP baru ini adalah tonggak penting sejarah hukum Indonesia.
“Dengan KUHAP baru, negara menegaskan komitmen terhadap keadilan, perlindungan hak asasi, dan profesionalisme aparat. Saya mengajak seluruh masyarakat memahami ketentuan baru ini agar proses hukum berjalan lebih jujur, manusiawi, dan modern,” kata dia.(***)
