JAKARTA, SATUKANINDONESIA.Com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama beberapa kepala Daerah di Jawa Barat (Jabar) yang terdampak banjir 2025, mengikuti Rapat Koordinasi yang dilakukan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bertempat di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Usai rapat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan penanganan banjir di wilayah Jabar akan berfokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.
Rakor yang digelar Anggota Kabinet Merah Putih itu turut dihadiri Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Gubernur Dedi menilai secara prinsip penanganan banjir di wilayah Jabar saat ini akan disiapkan penanganan jangka menengah dengan fokus utamanya yaitu rehabilitasi bencana agar di kemudian hari tidak terulang kembali.
Kementerian PU, Pemda Provinsi dan pemda kabupaten/kota akan bahu membahu menghadirkan sebuah tanggul di sepanjang sempadan sungai.
Dalam rakor tersebut dibahas pula mengenai penetapan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolektifkan secara kolaborasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Pertama penetepan lokasi (lahan pembangunan tanggul) tentunya kami harus siapkan dengan cepat, yang keduanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat pembiayaan oleh pemprov Jabar, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami,” tuturnya.
Maka dari itu, Dedi berharap kolaborasi yang telah disepakati pada hari ini diharapkan menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan tentunya penanganan ketahanan pangan.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut penanggulangan banjir di kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, juga daerah lainnya akan diantisipasi dalam jangka menengah dengan menertibkan sempadan sungai yang didalamnya ada revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul dan bendungan.
“Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi, ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama, sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah,” ucap Nusron.
Nusron mengatakan, kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan. Sehingga ditargetkan Juni 2025 sudah mulai proses pembangunan, baik itu normalisasi sungai berupa tanggup dan sempadan sungai.
“Hasil dari rapat hari ini kepala daerah komitmen dan kalau bisa penetapan penloknya itu harus selesai di pertengahan April, pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei, bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai tanggul dan sempadan sungai maupun situ maupun irigasi dan bendungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto ungkapkan pada hari ini akan menyelesaikan secara konferhensif terkait Kali Bekasi, adanya kebutuhan lahan pembangunan tanggul tanggul yang ada, dan rehabilitasi situ situ yang berlokasi di daerah Rawalumbu dan sisir kalibekasi.
“Kita akan bagi tugas mana yang akan menjadi pekerjaan dari pusat, dari Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi, secara bersama akan fokuskan penanganan banjir ini akan tersepakati bersama.” Ujar Tri. (Laban/Redaksi)
