MALANG, satukanindonesia.com – Sebuah laporan terbaru dari Human Rights Monitor menyatakan, operasi militer dan kekerasan bersenjata sangat intensif di dataran tinggi tengah wilayah Papua yang dikuasai Indonesia tahun 2026.
Sebagaimana dilansir dari laman RNZ Pasifik, Jumat (25/09/2026). Lebih dari 125.000 orang dilaporkan telah mengungsi di Papua Barat akibat meningkatnya konflik bersenjata, tetapi jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
Pasukan keamanan Indonesia telah terlibat dalam pertempuran berkelanjutan dengan kelompok-kelompok pejuang gerilya dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), di daerah pegunungan pedalaman Papua.
Seorang dosen senior dan peneliti konflik Asia Tenggara mengatakan, warga sipil yang terjebak di tengah-tengah konfliklah yang paling menderita.
Peneliti Indonesia, Hipolitus Wangge mengatakan, banyak pengungsi internal (IDP) yang berasal dari masyarakat adat melarikan diri dari kampung-kampung asal mereka, dan terpaksa tinggal di hutan dengan akses terbatas terhadap perbekalan.
Katanya, ‘siklus kekerasan di Papua Barat’ belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat dan khawatir bahwa akan semakin banyak orang yang mengungsi.
“Jadi, kedua belah pihak sibuk mengklaim kemenangan dan menegaskan kendali atas wilayah dan penduduknya, yang hanya membuat ketegangan terus berlanjut,”kata Wangge.
“Tanpa adanya tanda-tanda pembicaraan atau mediasi, komunikasi, dan pembangunan kepercayaan, orang-orang yang tinggal di zona konflik ini akan terus terjebak di tengah-tengahnya.”
Laporan Human Rights Monitor mendokumentasikan, puluhan bentrokan bersenjata selama kuartal kedua tahun ini yang secara langsung berdampak pada warga sipil, dengan serangan pesawat tak berawak (drone), baku tembak antar pasukan, dan kampung-kampung yang dibakar.
Laporan terbaru dari Kabupaten Yahukimo menunjukkan, warga sipil terus menjadi korban penembakan oleh pasukan keamanan.
Wangge mengatakan, mereka yang tidak tewas atau terluka dalam konflik seringkali terpaksa melarikan diri.
“Anda akan menemukan distrik-distrik seperti Mimika, Nduga, Yahukimo, Puncak, Intan Jaya, yang disebut sebagai titik panas konflik. Mereka telah berusaha untuk hidup di luar wilayah pertempuran besar,”katanya.
Seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut, begitu warga sipil ini dipindahkan ke kamp-kamp darurat di hutan, kurangnya sumber daya perawatan kesehatan khususnya mengakibatkan lebih banyak kematian.
“Banyak pengungsi internal masih tinggal di hutan. Jadi mereka harus bertahan hidup dalam situasi yang serba terbatas ini, tinggal di hutan dengan persediaan kebutuhan dasar yang sangat terbatas,”jelas Wangge.
`KORBAN DI KEDUA BELAH PIHAK’
Wangge mengatakan, orang-orang di kedua belah pihak dapat merasa terjebak di antara pasukan Indonesia dan pejuang kemerdekaan Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan.
Ia mencatat, adanya risiko khusus bagi warga sipil menyusul laporan tentang warga Papua yang dicurigai sebagai mata-mata pasukan keamanan Indonesia yang dilacak dan dibunuh.
“Mereka tidak bisa hanya memilih antara satu pihak atau pihak lain, karena kedua pihak juga memiliki potensi atau kemampuan untuk menargetkan warga sipil ini,”ucapnya.
“Jadi mereka hanya perlu keluar dan kemudian mencoba mencari tempat yang aman karena rasa takut, karena trauma yang terus-menerus, karena ketidakstabilan di dataran tinggi Papua Barat,”ujarnya.
Bagi masyarakat adat, konsekuensi konflik tersebut terasa langsung, rumah ditinggalkan, kampung dikosongkan, keluarga terpisah, komunitas terpaksa mengungsi ke hutan untuk mencari tempat yang aman.
Namun Wangge mencatat, skala pasti pengungsian tidak mungkin ditentukan karena akses dari luar ke Papua Barat sangat dibatasi.
Angka pengungsi yang dilaporkan, yaitu lebih dari 125 ribu orang, berasal dari keterangan anggota keluarga, gereja, atau pihak terkait lainnya. Wangge meyakini, masih banyak pengungsi yang belum diketahui keberadaannya.
“Jumlah sebenarnya bahkan lebih tinggi dari angka yang dilaporkan di media, tetapi tidak ada yang tahu pasti dalam situasi ini karena tidak ada akses,”tambahnya.
`KURANGNYA AKSES’
Selama beberapa tahun, Indonesia telah menolak seruan dari kawasan Kepulauan Pasifik agar Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) mengirimkan misi pencari fakta independen ke Papua.
Ke-18 Negara anggota Forum Kepulauan Pasifik telah berulang kali mendesak Indonesia, untuk memberikan akses sejak 2019.
Seruan serupa juga datang dari Kelompok Pelopor Melanesia, yang terdiri dari Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan gerakan kemerdekaan Kanak di Kaledonia Baru.
Namun terlepas dari banyaknya permintaan ini, akses bagi komisioner hak asasi manusia PBB tersebut masih belum diberikan, dan Wangge tidak yakin kunjungan itu akan terjadi dalam waktu dekat, meskipun Jakarta mengklaim bahwa kunjungan tersebut sedang dalam proses.
Dia mengatakan, Indonesia bersikeras bahwa isu Papua Barat harus ditangani di dalam negeri, dengan alasan bahwa isu tersebut bukan untuk diperdebatkan di tingkat regional.
“Jadi, jelas ada kebutuhan untuk akhirnya mengatasi konflik yang sudah berlangsung lama ini. Tetapi dari obrolan saya dengan beberapa diplomat Indonesia, tampaknya kunjungan PBB tidak akan menjadi prioritas,”katanya.
“Sebaliknya, pemerintah Indonesia mungkin akan memilih pembicaraan bilateral. Dalam hal ini, Indonesia tampaknya lebih tertarik untuk berbicara dengan negara-negara atau organisasi Pasifik daripada berdialog secara nyata dengan para pemimpin dan organisasi politik Papua.”
Hipolitus Wangge mengatakan, ia memperkirakan situasi hanya akan memburuk seiring berjalannya tahun, dengan adanya pembicaraan tentang pembangunan lebih banyak infrastruktur militer Indonesia di Dataran Tinggi dan bagian selatan Papua. [***/GRW]
