Jakarta, SatukanIndonesia.com – 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes ASN menolak diberikannya pembinaan ulang terhadap 24 Pegawai yang dianggap masih berpeluang untuk menjadi ASN.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono menyebut pembinaan ulang kepada 24 pegawai KPK ini sebagai bentuk pelecehan. Ia mengaku lebih baik dipecat daripada harus dibina ulang.
“Ini pelecehan bagi kita. Lebih baik kita dipecat. Daripada harus dibina lagi,” kata Giri dalam acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (26/5/2021) malam.
Pernyataan penolakan untuk dibina juga disampaikan Kepala Satgas Penyelidik KPK Harun al-Rasyid. Menurut Harun, 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK telah bersepakat menolak pembinaan ulang usai keputusan rapat pimpinan KPK dan sejumlah lembaga, Selasa (25/5) lalu.
Harun memastikan rencana pembinaan ulang itu akan ditolak kecuali 75 pegawai secara keseluruhan beralih otomatis menjadi ASN.
“Kami sudah bersepakat dengan yang 75, bahwa kami menolak untuk dibina. Jadi, meski ada 24 yang akan dipisahkan dari 75 kami juga enggak akan mau, kecuali 75 itu secara otomatis dialihkan,” katanya.
Harun menyebut keputusan meloloskan 24 dari 75 pegawai agar dapat dibina tak lebih dari siasat seolah-olah pimpinan KPK mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Padahal, kata dia, keputusan tersebut sebagai pembangkangan terhadap Jokowi.
“Itu kan siasat. Siasat seakan-akan telah mengikuti arahan presiden padahal senyatanya mereka membangkang. Publik sudah pinter membaca strateginya,” ujarnya.
Hasil rapat koordinasi KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan-RB, dan sejumlah lembaga terkait memutuskan 24 dari 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lulus TWK dapat dibina ulang lewat diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.
Sedangkan, 51 pegawai sisanya tak lagi bisa bergabung dengan KPK karena mendapat nilai merah dalam TWK alih status menjadi ASN. Mereka dianggap sudah tak bisa dibina untuk menjadi abdi negara. (FA/SI).
