JAKARTA, SatukanIndonesia.com – Polemik mengenai siapa yang benar-benar memegang kendali dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali muncul setelah Partai Demokrat menyoroti masalah tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, kesiapan partainya untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.
“Partainya merupakan bagian penting dalam perjuangan dan kemenangan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024,”kata AHY melalui siaran pers, yang diterima dikutip media ini, Kamis (08/05/2025).
Namun, meskipun Prabowo menjabat sebagai presiden, beberapa pengamat politik menilai bahwa pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat besar dalam pemerintahan saat ini.
Sementara Said Didu, seorang analis politik, berpendapat bahwa meskipun secara resmi Prabowo memimpin, Jokowi tetap berperan besar dalam menentukan arah kebijakan.
Said Didu juga menyoroti, banyak anggota kabinet yang memiliki kedekatan dengan Jokowi, baik melalui jalur partai maupun hubungan pribadi.
Lebih lanjut, Dandhy Laksono, sutradara film “Dirty Vote”, menilai kebijakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Jokowi masih menjadi perhatian dalam pemerintahan saat ini.
Ia mengkritik, program efisiensi anggaran yang disebut-sebut akan mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun, yang menurutnya lebih menguntungkan konglomerat dibanding rakyat kecil.
Sementara itu, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menanggapi dengan menyatakan bahwa Prabowo adalah pendukung kuat sistem demokrasi.
Qodari menjelaskan, Prabowo berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta berusaha menjaga prinsip-prinsip tersebut dalam pemerintahan.
Dengan dinamika politik yang semakin kompleks, masyarakat berharap agar pemerintahan ini dapat berjalan dengan transparansi dan fokus pada kepentingan rakyat. [**/GRW]
