BALI, satukanindonesia.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan PDIP tidak akan masuk dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. PDIP akan tetap berada diluar. Namun PDIP tidak akan menjadi oposisi, akan tetap setia dan konsisten mendukung pemerintahan Prabowo.
Hal ini ditegaskan Megawati saat menyampaikan pidato politik pada penutupan Kongres ke 6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (02/08/2025).
Artinya, PDIP tidak akan mengambil posisi dalam kursi jabatan dan kekuasaan di era pemerintahan Prabowo.
Megawati Soekarnoputri menyampaikan, posisi partai yang ia pimpin dalam pemerintahan saat ini. PDIP tetap mendukung kebijakan yang pro rakyat.
Meski berada di luar pemerintahan, Megawati menegaskan, PDIP tidak akan memposisikan diri sebagai oposisi.
Ia menambahkan, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti pada sistem parlementer.
“Saudara-saudara sekalian, di pengujung pidato politik ini saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk terus diingat, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,”ujar Mega.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan.
Menurutnya, demokrasi Indonesia bukan demokrasi blok kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,”ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Menurutnya, PDIP akan menjalankan peran sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dalam posisi ini, PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah selama selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.
“Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.”kata Mega.
PDIP, kata dia, akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, tetap akan bersuara lantang jika terjadi penyimpangan.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,”tegas Bu Mega.
Megawati juga mengingatkan, keberpihakan PDI-P bukan ditentukan oleh berada atau tidaknya partai dalam pemerintahan. Namun, kata dia, oleh konsistensi terhadap moral politik dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Proklamator RI, Soekarno.
“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh Bapak Bangsa kita, Bung Karno,”kata Bu Mega.
Mega kemudian mengajak semua kader, untuk terus menjaga peran strategis PDIP dalam demokrasi di Indonesia.
“Mari kita jaga terus peran strategis PDI Perjuangan dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan, yang dengan nama reformasi, sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat.”ujar Ibu Megawati.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,”tambahnya dikutip dari siaran pers.
Seperti diketahui, Kongres ke-6 PDI-P yang digelar sejak Jumat (1/8/2025) di Bali kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030.
Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa seluruh peserta kongres secara bulat mendesak agar Megawati segera ditetapkan kembali sebagai ketua umum bahkan sebelum sidang komisi dimulai.
“Peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama, 100 persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai,”ujar Komarudin.
Setelah pengukuhan, kongres dilanjutkan dengan pembentukan komisi-komisi untuk merumuskan strategi politik dan arah kebijakan PDI-P lima tahun ke depan. [**/GRW]
