JAKARTA, satukanindonesia.com – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyayangkan tambang emas ilegal di Papua Barat masih aktif beroperasi hingga saat ini.
Pengecekan langsung di area penambangan ilegal oleh pemda, legislatif dan tim media bersama warga setempat baru-baru ini memperlihatkan kondisi nyata aktivitas tambang ilegal semakin masif dan terstruktur menggunakan alat-alat berat.
“Sejak lama kami gencar menyuarakan masalah ini, bertahun-tahun lalu sejak 2019, ini bukan masalah baru, namun nyatanya aktivitas tambang ilegal ini justru semakin aktif. Secara hukum, perbuatan melanggar hukum ini masuk kategori pidana sekaligus kejahatan lingkungan. Kegiatan tambang ilegal skala tinggi yang tidak mengikuti ketentuan ini dapat menimbulkan ekses negatif berupa kerugian ekonomi hingga ancaman kerusakan lingkungan, juga sisi sosial menimbulkan kecemburuan atas hasil alam yang dinikmati sepihak oleh oknum tak bertanggung jawab,”kata Filep dalam keterangannya, Sabtu (06/09/2025).
“Kondisi ini menunjukkan penegakan hukum masih sangat lemah. Di sisi locus delicti, ini masuk di wilayah hukum Polda Papua Barat, Polres Manokwari, Pemprov hingga pemkab Manokwari, juga beririsan dengan Dinas Kehutanan sampai Lingkungan Hidup karena ada yang berada di wilayah cagar alam yakni wilayah Pegaf dan Wasirawi. Maka penyelesaian masalah ini perlu kerja lintas sektor untuk mengatur regulasi dan menindak pelaku dengan tegas,”kata Filep lagi.
Lebih lanjut, Filep mendesak, segera adanya tata kelola regulasi yang tepat. Ia pun mendukung langkah Pemprov Papua Barat soal rencana penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), agar pertambangan emas ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dan memiliki sumbangsih terhadap pendapatan daerah.
“Jika tambang ilegal ini masih marak, masih ada ratusan gubuk penambang, ribuan gram emas diambil keluar jelas memunculkan pertanyaan publik, soal pembiaran dan keterlibatan oknum tertentu. Yang jelas ini tindakan mafia dan pemodal besar, ini harus dihentikan dan diusut tuntas,”ujar Filep yang kini menjabat Ketua Komite III DPD RI itu.
Senator asal suku Biak ini lantas mengingatkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo yang menegaskan komitmen presiden untuk menindak pihak manapun di balik masalah tambang ilegal tanpa memandang status hukum maupun kekuatan ekonominya.
“Presiden Prabowo sudah menyatakan komitmennya atas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal saat pidato kenegaraan, dan diikuti pertemuan tertutup dengan Mendagri, Menteri ESDM, Menlu bahkan penegak hukum Jaksa Agung, Kapolri hingga Panglima TNI pada Agustus lalu. Tentu komitmen presiden ini harus selaras sampai daerah, dengan bukti penanganan yang tepat dan penindakan tegas atas tambang ilegal di Indonesia, termasuk di Papua Barat,”pungkas Filep. [**/GRW]
