MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Guna mengatasi kemiskinan di tanah Papua. Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia meminta, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) untuk membangkitkan tata kelola pendidikan yang lebih baik.
Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa presentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia ada di wilayah tanah Papua, dan faktor atau penyebab diantaranya adalah pendidikan.
Padahal, tema besar yang dilaunching di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Tanah Papua adalah ‘Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif’. Bahkan, tema itu dimuat dalam dokumen resmi Bappenas.
“Tapi dari data BPS, provinsi-provinsi di tanah Papua ini adalah provinsi paling miskin. Dan kemiskinan itu terjadi, karena faktor pendidikan yang rendah,”kata Ketua Komite III DPD RI, Dr Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A kepada wartawan, di Manokwari, Papua Barat, Kamis (26/02/2026).
Oleh sebab itu, Dr Filep berharap, para kepala daerah yang saat ini dipercayakan untuk memimpin di tanah Papua harus kembali mengintropeksi diri, agar dapat mengatasi masalah pendidikan.
Ia menjelaskan, pembangunan tanah Papua membutuhkan sumber daya manusia (SDM), maka dibutuhkan siswa maupun siswi yang cerdas.
“Tetapi, apabila para pengajarnya atau guru tidak memiliki spesifikasi pendidikan yang cukup. Bagaimana mereka mau memberikan ilmu kepada anak-anak didik. Dan yang lebih miris lagi, para guru ini dituntut untuk tekun mengajar sementara kesejahteraan diabaikan,”sebut Dr Filep.
Selanjutnya, ia mengemukakan, mengenai sarana prasarana di sekolah seperti listrik, dan fasilitas pendukung lainnya hingga kini masih menjadi permasalahan.
“Percuma ada lembaga Otsus seperti Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, BP3OKP, MRP, DPR Otsus di kabupaten maupun provinsi. Percuma berbagai dana pendidikan diberikan. Tidak ada arti apa-apa, jika tidak ada green design yang dibuat dengan metode-metode yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan,”aku Dr Filep Wamafma.
Karena, menurutnya, 25 tahun berlangsungnya Otonomon Khusus (Otsus) di tanah Papua, tidak ada keseriusan pemerintah daerah (Pemda) membangun pendidikan yang bermutu.
“Pembangunan pendidikan Papua, semacam suka-suka. Metodenya, tiba masa, tiba waktu, tiba konsep. Ini menurut saya (Dr Filep) sesuatu yang tidak tepat lagi,”sebutnya.
Misalnya, lanjut dia, para guru yang sudah memilki sertifikasi, tetapi kesejahteraan masih jauh dari harapan. Padahal, mereka (guru) sudah ada yang mendapat sertifikasi.
Untuk itu, Dr Filep menyarankan, guru sertifikasi di daerah sebaiknya dibuat SK, dan diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Supaya mereka (guru) mendapatkan gaji P3K dan sertifikasi. Tapi kalau mereka dapat sertifikasi dan diberhentikan. Ini sama sekali tidak manusiawi,”pungkasnya.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) ini juga menegaskan, membangun pendidikan di tanah Papua tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas. [Ril;is/GRW]
