JAKARTA, satukanindonesia.com – Eskalasi kekerasan di Tanah Papua kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, bersama sejumlah senator asal Papua dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Ruang Rapat Yudistira, Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yorrys didampingi Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma, Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah, Lis Tabuni, serta Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam.
Mereka menyampaikan berbagai perkembangan terkini terkait situasi sosial, keamanan, dan kemanusiaan di Tanah Papua. Yorrys menegaskan, kondisi keamanan yang belum stabil telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat sipil.
Menurutnya, konflik berkepanjangan memaksa ribuan warga meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam ketidakpastian.
“Akibat situasi keamanan yang mencekam, masyarakat kehilangan rasa aman dan nyaman untuk bekerja mencari nafkah. Anak-anak pun dirundung ketakutan dalam menjalani proses belajar-mengajar,”ujar Yorrys.
Ia menambahkan, konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya kawasan pegunungan, antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata telah menimbulkan persoalan kemanusiaan serius.
“Ribuan masyarakat mengungsi dari kampung halamannya dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di wilayah sekitar. Namun hingga kini, perhatian pemerintah terhadap nasib mereka dinilai masih minim. Kondisi ini berpotensi memunculkan persoalan sosial baru di wilayah pengungsian,”katanya.
Sementara Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menjelaskan, selain membahas agenda legislasi terkait Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, pertemuan tersebut juga secara khusus menyoroti berbagai aspirasi masyarakat Papua.
Menurut Filep, salah satu isu yang mencuat adalah meningkatnya penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama di wilayah Papua Selatan.
“Baik masyarakat adat maupun elemen masyarakat Papua menyampaikan penolakan terhadap sejumlah PSN karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial-politik, kerusakan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat,”ungkapnya melalui sambungan telepon, Kamis, (14/05/2026).
Selain itu, Filep juga menyoroti tingginya kehadiran personel TNI di sejumlah wilayah Papua yang memicu keresahan masyarakat sipil.
“Kami meminta adanya evaluasi dan pemetaan ulang terhadap kehadiran TNI, khususnya pasukan organik di Papua. Aspirasi masyarakat jelas, mereka menginginkan Papua damai. Kehadiran militer dalam jumlah besar justru menimbulkan trauma dan ketakutan di tengah masyarakat sipil,”tegasnya.
DPD RI juga menyampaikan, keprihatinan atas berbagai insiden yang melibatkan korban sipil, termasuk tenaga kesehatan, anak-anak, dan ibu hamil di wilayah Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Tak hanya itu, dugaan intimidasi terhadap mahasiswa saat kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi turut menjadi sorotan.
“Ini mencederai kebebasan berekspresi dan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat,”kata Filep.
Lebih lanjut, kata Filep, DPD RI juga menyampaikan kekhawatiran masyarakat adat terkait rencana pembangunan fasilitas peluncuran satelit di Biak yang dinilai berpotensi mengganggu eksistensi ruang hidup masyarakat adat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Filep turut memaparkan kondisi pendidikan di daerah konflik berdasarkan hasil resesnya di Fakfak.
Ia mengungkapkan fakta memprihatinkan mengenai rendahnya partisipasi siswa dalam ujian sekolah di sejumlah distrik.
“Kami menemukan ada sekolah yang hanya diikuti satu siswa saat ujian. Bahkan di satu distrik, total peserta ujian hanya sekitar 25 orang. Ini menunjukkan konflik telah melahirkan degradasi pendidikan yang sangat serius di Tanah Papua,”ujarnya.
Menurutnya, persoalan keamanan yang berkepanjangan tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda Papua.
DPD RI, kata Filep, berharap pemerintah segera menyusun roadmap yang jelas dan komprehensif dalam penyelesaian konflik Papua, dengan mengedepankan pendekatan dialog, perlindungan warga sipil, serta solusi jangka panjang yang berkeadilan.
“Kami ingin pemerintah menyampaikan konsep dan gagasan yang konkret untuk menyelesaikan konflik ini. Jangan sampai korban terus berjatuhan, baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan,”terang Filep.
Ia menegaskan, DPD RI sebagai lembaga strategis negara akan terus mendorong penyelesaian damai atas konflik berkepanjangan di Papua.
“Kalau konflik di Aceh dapat diselesaikan, maka Papua juga harus bisa diselesaikan melalui langkah politik yang tepat, terukur, dan bermartabat,”tandas Dr. Filep. [GRW]
