Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan, termasuk dalam penanganan berbagai perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik.
Djamari mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan setiap proses hukum dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung serta berkomitmen memastikan setiap penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Djamari dalam keterangan resminya, dilansir dari disway, Sabtu, 11 Juli 2026.
Ia menekankan bahwa sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum harus terus diperkuat agar proses pemberantasan korupsi berjalan efektif.
Menurutnya, Polri, Kejaksaan Agung, dan institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil.
“Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Djamari juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun narasi yang belum terverifikasi.
Ia menilai penyebaran informasi yang tidak berdasar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu situasi yang kondusif, hingga menghambat proses penegakan hukum.
“Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pintanya.
Lebih lanjut, Djamari menegaskan proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan ataupun intervensi dari pihak mana pun.
Pemerintah, kata dia, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.
Menanggapi meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi, Djamari menilai banyaknya perkara yang berhasil diungkap justru mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, bukan menunjukkan bahwa praktik korupsi semakin meningkat.
“Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung agenda pemberantasan korupsi dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, bersikap objektif terhadap setiap perkembangan perkara, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia memastikan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.(***)
