![[Opini] Menilik Pesan Gubernur Khofifah di Hari Santri 2026: Dari Harapan hingga Langkah Nyata](https://www.satukanindonesia.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0016-75x75.jpg)
JAKARTA, satukanindonesia.com – Negara-negara Melanesia mendesak Republik Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) ke Papua atau Keanggotaan Indonesia dalam blok regional akan ditinjau ulang.
Permintaan kunjungan tersebut diajukan oleh negara-negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada tahun 2019, namun hingga kini belum terlaksana, meskipun pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, yang secara internasional dikenal sebagai West Papua.
Kekecewaan telah menumpuk di kalangan negara-negara Melanesia selama bertahun-tahun, karena Jakarta belum mengizinkan kunjungan tersebut berlangsung.
Kini, para anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) menyatakan, jika Indonesia tidak memfasilitasi kunjungan dari kantor Komisaris tersebut agar laporan mengenai isu-isu HAM di West Papua dapat disusun sebelum KTT berikutnya pada tahun 2027, maka status keanggotaan asosiasi Indonesia di MSG akan ditinjau.
Anggota penuh MSG adalah Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Gerakan Kanak FLNKS dari Kaledonia Baru. Gerakan Pembebasan Bersatu untuk West Papua (ULMWP) memiliki status pengamat di MSG, sedangkan Indonesia memiliki status anggota asosiasi.
MSG telah mengeluarkan pernyataan dari KTT para pemimpin PIF yang berlangsung di Palau, yang menyatakan bahwa para pemimpin Melanesia mendesak, dilanjutkannya dialog dengan Indonesia guna memfasilitasi kunjungan tersebut sebelum berakhirnya masa jabatan Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM pada 31 Desember 2026.
Anggota MSG meminta ketua blok saat ini, Fiji, untuk mengirim surat kepada Indonesia agar mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke West Papua untuk menyusun laporan mengenai isu-isu HAM di Papua, agar laporan tersebut diserahkan untuk dibahas pada KTT MSG berikutnya pada tahun 2027.
Para pemimpin menegaskan, apabila tindakan-tindakan ini tidak dilaksanakan, status Anggota Asosiasi akan ditinjau kembali pada KTT MSG berikutnya pada tahun 2027.
Mereka juga meminta, kedutaan besar negara-negara anggota MSG di Jakarta untuk mendukung tindak lanjut dan keterlibatan yang sesuai terkait masalah ini.
Selain itu, para anggota sedang mempertimbangkan usulan agar para pemimpin MSG bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela Sidang Umum PBB, di New York akhir bulan ini.
Sejak menjabat tahun lalu, Prabowo telah mengawasi peningkatan pengerahan pasukan militer Indonesia ke West Papua, dimana konflik berkepanjangan dengan Tentara Pembebasan Papua Barat (TPNPB) telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, menyebabkan pengungsian massal beberapa komunitas desa Papua di wilayah sekitar Provinsi Papua Tengah.
`INDONESIA INDIKASIKAN KUNJUNGAN KOMISIONER TINGGI PBB SESUAI RENCANA’
Pemerintah Indonesia telah mengindikasikan, kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke West Papua berjalan sesuai rencana.
Hal ini terjadi setelah negara-negara anggota MSG sepakat untuk mendesak, Jakarta agar memfasilitasi kunjungan tersebut, setelah bertahun-tahun tampaknya tidak ada tindakan yang diambil.
Permohonan kunjungan tersebut diajukan oleh negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik pada tahun 2019, namun hingga kini belum terlaksana, meskipun pelanggaran hak asasi manusia di Papua terus berlanjut.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara MSG dalam pertemuan para pemimpin Forum Pasifik pekan ini di Palau tampaknya mencerminkan kekecewaan, karena kunjungan tersebut masih belum difasilitasi.
Pernyataan tersebut menyebutkan, jika kunjungan dari kantor Komisaris PBB tidak difasilitasi oleh Indonesia agar laporan mengenai isu-isu HAM di West Papua dapat disusun menjelang KTT berikutnya pada tahun 2027, maka status keanggotaan asosiasi Indonesia di MSG akan ditinjau ulang.
Anggota penuh MSG adalah Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Gerakan Kanak FLNKS dari Kaledonia Baru. Gerakan Pembebasan Bersatu untuk West Papua memiliki status pengamat di MSG, sedangkan Indonesia memiliki status anggota asosiasi.
`DISKUSI YANG KONSTRUKTIF’
Dalam tanggapannya kepada RNZ Pacific menyusul pernyataan tersebut, seorang juru bicara Kedutaan Besar Indonesia di Selandia Baru mengatakan bahwa tidak ada diskusi untuk meninjau keanggotaan kami di dalam MSG.
“Kami selalu terlibat dalam diskusi yang konstruktif mengenai isu-isu yang dianggap penting oleh anggota MSG lainnya, dan kami juga dapat menegaskan bahwa kunjungan yang diusulkan tersebut berada di jalur yang benar.
“Sebagaimana mungkin sudah Anda ketahui, pada Juli 2025, kami telah memfasilitasi kunjungan Pelapor Khusus PBB (untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Albert K. Barume) ke Papua,”kata juru bicara tersebut.
“Kami sepakat bahwa hal ini menunjukkan niat baik dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.”
Konflik yang Sedang Berlangsung di Papua
Konflik berkepanjangan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pasukan militer Indonesia di Papua telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan pengungsian massal beberapa komunitas desa Papua di wilayah sekitar Provinsi Papua Tengah.
Dalam insiden kekerasan terbaru yang dilaporkan, para pegiat hak asasi manusia mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa empat anggota Tentara Pembebasan telah ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Indonesia di Kabupaten Yahukimo dalam beberapa hari terakhir, dan seorang anggota lainnya mengalami luka parah, sementara enam warga sipil juga ditangkap selama insiden tersebut.
Juru bicara kedutaan tersebut mengatakan, selama Sidang ke-62 Dewan Hak Asasi Manusia, Komisaris Tinggi menilai “bahwa kekerasan tidak boleh digunakan untuk mengejar klaim teritorial atau tuntutan politik.
“Kesetaraan kedaulatan negara-negara, integritas teritorial, dan non-intervensi tetap menjadi landasan tatanan internasional; penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB tidak dapat dinegosiasikan.”
Juru bicara tersebut mengatakan, Indonesia mendukung pendekatan yang kooperatif dan tidak konfrontatif terhadap isu-isu hak asasi manusia, berdasarkan saling menghormati dan kepemilikan nasional. [***/GRW]
