Jakarta, satukanindonesia.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam satu kendali. Langkah ini penting guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Puan mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu.
“Asap yang muncul dari karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” kata Puan dalam keterangannya, Jakarta, dilansir dari sinpo, Jumat, 4 September 2026.
Menurut dia, penanganan karhutla harus memadukan upaya pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, serta dukungan terhadap keluarga terdampak.
Karena itu, Puan meminta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan pengelola kawasan agar setiap dampak karhutla dapat ditangani secara terarah dan terpadu.
“Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan karhutla,” katanya.
Puan juga mengingatkan kecepatan respons menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas.
“Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” katanya.
Selain penanganan kebakaran, Puan mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penegakan hukum terhadap 21 badan usaha yang lahannya terindikasi berkaitan dengan karhutla di tujuh provinsi.
Dia meminta proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutla dilakukan secara transparan.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” katanya.
Berdasarkan data KLH per 2 September 2026, sebanyak 21 badan usaha di tujuh provinsi sedang dalam proses verifikasi lapangan dan/atau pemasangan plang pengawasan terkait karhutla dengan total area terdampak kebakaran sekitar 11.404 hektare.
Badan usaha tersebut tersebar di Kalimantan Barat sebanyak tujuh perusahaan, Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan masing-masing empat, Kalimantan Tengah tiga, serta Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau masing-masing satu.
Puan mengatakan DPR RI akan terus mengawal penanganan karhutla karena dampaknya terhadap masyarakat mencakup berbagai sektor.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) juga meminta pemerintah menyusun peta jalan pencegahan karhutla untuk memutus kejadian kebakaran yang berulang setiap tahun.
“Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” katanya.(***)
