Jakarta, satukanindonesia.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mengatakan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap masyarakat perlu direspons dengan langkah cepat dan terkoordinasi dari seluruh unsur pemerintah.
Menurutnya, kesiapan pemerintah harus mencakup bukan hanya pemantauan aktivitas vulkanik, tetapi juga kesiapan pelayanan kepada masyarakat apabila dampak erupsi meluas.
Pasalnya, masyarakat yang berada di wilayah terdampak membutuhkan kepastian mengenai apa yang harus dilakukan, ke mana harus mendapatkan bantuan, serta bagaimana mengakses layanan dasar apabila aktivitas vulkanik menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari.
“Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memastikan rantai penanganannya siap,” kata Ansory, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 8 September 2026.
“Mulai dari informasi dan peringatan dini, kesiapan petugas di lapangan, layanan kesehatan, kebutuhan dasar masyarakat, sampai dengan dukungan bagi warga yang membutuhkan evakuasi apabila kondisi mengharuskannya,” imbuhnya.
Ia menilai, informasi resmi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau harus disampaikan secara konsisten dan mudah dipahami masyarakat untuk mencegah kepanikan maupun beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam kondisi darurat, informasi adalah bagian dari perlindungan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami. Masyarakat jangan sampai kebingungan menentukan mana informasi yang harus dipercaya dan tindakan apa yang perlu dilakukan,” tegasnya.
Di samping itu, Ansory meminta pemerintah memberi perhatian khusus terhadap dampak abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat, salah satunya memastikan ketersediaan masker, layanan kesehatan, air bersih, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Jangan sampai ada warga yang merasa menghadapi musibah ini sendirian,” tuturnya.(***)
