JAKARTA, satukanindonesia.com – Tercatat hanya dua pemimpin Melanesia yang ikut Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke 81 di New York yang dimulai, pada tanggal 21 September 2026.
Dua pemimpin Melanesia yang sudah pasti ikut hanya Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Mathew Wale, dan PM Papua Nugini (PNG), James Marape.
Sedangkan PM Fiji, Sitiveni Rabuka diwakili oleh Presiden Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu, Vanuatu diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Internasional, dan Perdagangan Luar Negeri, Marc Ati. PM Vanuatu, Jothan Napat batal ikut, karena urusan dalam negeri tentang kecelakaan kapal penumpang.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale berangkat dari Honiara pada Selasa 16 September 2026, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke- 81 di New York, sebagaimana dilansir dari keterangan sekretariat PM dalam laman solomons.gov.sb, Senin (21/09/2026).
Perdana Menteri akan bergabung dengan lebih dari 140 Kepala Negara dan Pemerintahan dalam pertemuan diplomatik terbesar di dunia, untuk menyampaikan Pernyataan Nasional Kepulauan Solomon pada Debat Umum PBB.
Majelis Umum PBB adalah forum utama tempat ke-193 Negara Anggota PBB menetapkan prioritas global tentang perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan hukum internasional.
Bagi Kepulauan Solomon, sebagai Negara Kepulauan Kecil yang Sedang Berkembang (SIDS) dan Negara Kurang Berkembang (LDC) yang berada di garis depan perubahan iklim.
Majelis Umum PBB menyediakan platform penting untuk memperkuat suara Pasifik tentang perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan tata kelola laut, mengadvokasi akses yang lebih adil terhadap pendanaan iklim dan pendanaan pembangunan.
Mempromosikan kepentingan Kepulauan Solomon dalam perikanan berkelanjutan, kehutanan, dan energi terbarukan, serta menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme, hukum internasional, dan Piagam PBB.
Kehadiran Perdana Menteri Wale diharapkan memberikan manfaat langsung bagi Kepulauan Solomon, antara lain, memperkuat kemitraan bilateral melalui pertemuan tingkat tinggi dengan mitra pembangunan dan negara-negara donor.
Mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan, termasuk investasi asing dan peluang akses pasar.
Menggalang dukungan untuk prioritas nasional di bawah kebijakan Pemerintah GREAT, khususnya ketahanan iklim, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Menarik perhatian pada kebutuhan pembangunan Pasifik menjelang keputusan pendanaan global yang penting.
Selama berada di New York, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Umum PBB dengan para pemimpin dan perwakilan senior dari negara-negara mitra, badan-badan PBB, dan organisasi internasional untuk memajukan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.
Sementara Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG) James Marape telah berangkat menuju New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81, mewakili Papua Nugini di salah satu pertemuan pemimpin nasional terpenting di dunia.
Debat Umum PBB akan berlangsung dari 22–26 September dan dilanjutkan pada tanggal 28 September 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Para Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan perwakilan senior lainnya akan mempresentasikan prioritas dan posisi negara mereka mengenai isu-isu internasional utama.
Sesi ke-81 diselenggarakan dengan tema “Memulihkan kepercayaan, mengelola transformasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan manfaat bagi semua.”
Partisipasi PM Marape akan memberi Papua Nugini kesempatan untuk presentasikan prioritas nasional dan regionalnya di panggung internasional dan berinteraksi dengan para pemimpin dunia lainnya selama pekan tingkat tinggi tersebut.
Isu-isu yang sangat relevan bagi Papua Nugini dan kawasan Pasifik secara luas meliputi pembangunan berkelanjutan, aksi iklim, pembangunan ekonomi, kerja sama internasional, dan tantangan yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut.
Pertemuan tingkat tinggi PBB khusus mengenai kenaikan permukaan laut dijadwalkan pada 24 September.
Papua Nugini berpartisipasi dalam Majelis Umum bersama dengan Negara Anggota PBB lainnya, yang masing-masing memiliki hak suara yang sama di Majelis tersebut.
Sedangkan Perdana Menteri (PM) Fiji, Sitiveni Rabuka akan diwakili oleh Presiden Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu terkait kunjungannya ke Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu dinilai berhak membawa delegasi beranggotakan sembilan orang ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Rabuka mengatakan, keputusan tersebut dimaksudkan untuk memberi Presiden kesempatan untuk menyampaikan pidato nasional Fiji kepada Majelis Umum selama masa jabatan pertamanya.
Begitu pula dengan PM Vanuatu Jotam Napat yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Internasional, dan Perdagangan Luar Negeri Vanuatu, Marc Ati.
Ia telah berangkat ke New York, Jumat (18/9/2026) bersama delegasinya dan bergabung dengan Dubes Vanuatu untuk PBB, akan menyampaikan pernyataan Vanuatu di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York minggu depan.
Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat telah membatalkan perjalanannya ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) minggu ini, karena pencarian korban selamat dari MV Matui masih berlanjut. [***/GRW]
