JAYAPURA, SatukanIndonesia.com – Delegasi dalam perundingan kemerdekaan Bougainville yang digelar pekan ini di Pangkalan Angkatan Darat Burnham, Selandia Baru menekankan, pentingnya nilai-nilai bersama dan komitmen untuk perdamaian jangka panjang antara Bougainville dan Papua Nugini (PNG).
Pemerintah Bougainville sebelumnya menyatakan keinginan untuk merdeka secara resmi pada 1 September 2027. Demikian dikutip media ini dari laman RNZ Pasifik, Minggu (15/06/2025).
Isu krusial dalam pembicaraan kali ini menyangkut kesulitan yang dihadapi Bougainville, sebagai provinsi otonom, dalam mengajukan hasil referendum kemerdekaan 2019 ke parlemen PNG. Referendum tersebut menunjukkan, dukungan mayoritas rakyat Bougainville terhadap kemerdekaan.
Pertemuan ini digelar secara tertutup, dan tidak terbuka untuk media. Namun, hasilnya mencerminkan semangat damai. Perdana Menteri PNG James Marape menyebut, lokasi perundingan ini sebagai ‘rumah spiritual proses perdamaian Bougainville’.
Pembicaraan menghasilkan pengakuan bersama atas pentingnya menempuh ‘jalur damai menuju perdamaian’. Dalam sebuah pernyataan bersama, delegasi dari kedua pihak menegaskan keinginan untuk mencapai solusi internal yang menjaga hubungan kekeluargaan yang erat, damai, dan berkelanjutan antara PNG dan Bougainville.
Para delegasi menyebut, komitmen tersebut sebagai bentuk Kemitraan Melanesia.
“Para pihak sepakat mengenai elemen inti dari hubungan politik masa depan yang diusulkan, serta mekanisme kerja sama dengan parlemen untuk mendorong tercapainya kesepakatan tersebut termasuk peran penting dari Komite Parlemen Bipartisan tentang Bougainville,”demikian isi pernyataan tersebut.
Perundingan ini ditutup dengan pengesahan rancangan Perjanjian Hubungan Melanesia, yang dijadwalkan akan diserahkan kepada para pemimpin Papua Nugini dan Pemerintah Otonom Bougainville (ABG) pada minggu terakhir bulan Juni.
Para pihak, bersama moderator independen mantan Gubernur Jenderal Selandia Baru, Sir Jerry Mateparae juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah dan rakyat Aotearoa Selandia Baru serta Perserikatan Bangsa-Bangsa. [**/GRW]
