JAYAPURA, SatukanIndonesia.com – Guna membahas masa depan Bougainville yang kaya akan tambang Negara tetangga Papua Nugini (PNG) baru-baru ini mengadakan dialog dan pertemuan di Selandia Baru.
Bougainville, yang berencana memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 September 2027, masih menunggu ratifikasi dari Parlemen Nasional PNG atas hasil referendum 2019, di mana 98,31 persen pemilih menyatakan ingin merdeka dari PNG. Walaupun referendum ini tidak bersifat mengikat, hasilnya memberikan tekanan besar kepada pemerintah PNG.
Kehadiran Bougainville dalam konstelasi politik Pasifik Selatan diperkirakan akan mengubah dinamika di kawasan, terutama dalam tubuh Melanesian Spearhead Group (MSG).
Bougainville berpeluang menjadi anggota penuh, sebagaimana Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS) dari Kaledonia Baru, atau setidaknya sebagai pengamat seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Aktivis lingkungan dan tambang laut dalam dari Fiji, Mauren Penjueli dari LSM PANG, dalam pertemuan di Madang pada 2018 menyatakan keraguannya terhadap keseriusan PNG dalam melepaskan Bougainville sebagai wilayah kaya tambang.
“Saya kira hal itu akan sulit diterima oleh PNG,” katanya.
Referendum 2019 dan Jalan Menuju Kemerdekaan
Referendum yang dilaksanakan antara 23 November hingga 7 Desember 2019 memberikan dua pilihan otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan penuh. Sebagian besar memilih kemerdekaan. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Parlemen PNG.
Tertundanya implementasi hasil referendum menyebabkan perundingan antara Perdana Menteri PNG, James Marape, dan Presiden Pemerintah Otonom Bougainville (ABG), Ishmael Toroama, dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, yaitu mantan Gubernur Jenderal Selandia Baru, Sir Jerry Mateparae, sebagai moderator.
Perjalanan Bougainville menuju kemerdekaan tidak lepas dari sejarah konflik bersenjata yang panjang. Pada 1996, PM PNG saat itu, mendiang Sir Julius Chan, bahkan menyewa tentara bayaran dari Inggris, Sandline International, untuk menghadapi Tentara Revolusioner Bougainville (BRA) yang dipimpin Sam Ona.
Barulah di bawah pemerintahan PM James Marape, PNG menyetujui referendum 2019. Walau tidak mengikat, keputusan untuk mengadakan referendum ini merupakan langkah maju dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai.
Tanggal Kemerdekaan Ditentukan
Pada Maret 2025, para pemimpin Bougainville yang berkumpul dalam Forum Konsultasi Pemimpin Kemerdekaan di Buka, ibu kota ABG, merekomendasikan tanggal 1 September 2027 sebagai hari kemerdekaan resmi. Rekomendasi ini menjadi pijakan konsultasi lanjutan dengan PNG, difasilitasi oleh Sir Jerry Mateparae.
Dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 14 perwakilan, termasuk Presiden Toroama, ditegaskan bahwa proses moderasi tidak akan memengaruhi keputusan Majelis Konstituante. Fokus forum adalah merumuskan hubungan baru antara Bougainville dan PNG sebagai dua negara berdaulat yang independen.
Tantangan Bagi PNG
PNG, yang akan merayakan 50 tahun kemerdekaannya pada 16 September 2025, menghadapi tantangan berat. Kemerdekaan Bougainville dapat memicu gejolak di provinsi-provinsi lain yang selama ini merasa termarjinalkan dalam pembagian kekayaan sumber daya alam.
Sir Julius Chan sendiri pernah memperjuangkan pembagian hasil tambang Lihir dan Porgera saat menjadi Gubernur Provinsi New Ireland. Bila Bougainville benar-benar merdeka, provinsi lain mungkin akan menuntut hal serupa.
Selain pembagian hasil sumber daya, muncul pertanyaan apakah PNG akan mengizinkan Bougainville duduk berdampingan sebagai anggota MSG. Hingga kini, Bougainville belum pernah diwakili secara mandiri dalam forum MSG, selalu di bawah representasi PNG.
Peluang Bougainville di MSG 2025
Melanesian Spearhead Group (MSG) kini telah tumbuh dari sebuah kelompok kecil menjadi blok kuat yang memiliki pengaruh besar dalam urusan regional Pasifik. Sejak didirikan pada 1986, MSG telah menjadi platform kerja sama antara negara-negara Melanesia, yang kini memasuki usia ke-37 pada 14 Maret 2025.
Menurut islandsbusiness.com, MSG memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili 86 persen populasi, 98 persen persen daratan, 91 persen PDB, serta hampir setengah dari ZEE dan 90 persen kekayaan sumber daya alam kawasan Pasifik.
MSG awalnya dibentuk untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Kanaky (Kaledonia Baru), namun kini juga menampung suara ULMWP dari Papua Barat.
Bougainville, dengan posisinya yang strategis dan latar belakang perjuangan serupa, memiliki peluang untuk diterima baik sebagai anggota penuh maupun pengamat.
Dalam pertemuan bersama antara ABG dan Pemerintah Nasional PNG di Kamp Militer Burnham, Christchurch, Selandia Baru, 6–15 Juni 2025, para pihak menegaskan komitmen untuk membangun “Kemitraan Melanesia” yang damai dan saling menghormati.
Konservasi dan Kepemimpinan Regional
Sementara itu, negara-negara Melanesia seperti Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengumumkan peluncuran “Cagar Laut Melanesia”, kawasan konservasi laut multinasional pertama di dunia yang dipimpin oleh masyarakat adat, pada UNOC 2025 di Nice, Prancis.
Inisiatif ini mencerminkan kepemimpinan regional Melanesia yang mengedepankan kedaulatan ekologis dan perlindungan budaya leluhur.
Dengan perkembangan ini, kehadiran Bougainville di MSG 2025 menjadi isu strategis yang dinanti. Apakah akan diterima sebagai anggota penuh atau tetap sebagai pengamat, semuanya tergantung dinamika politik regional menjelang proklamasi kemerdekaannya pada 1 September 2027. [**/GRW]
