MANOKWARI, satukanindonesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari memastikan, realisasi program pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas daerah.
Demikian hal ini dikatakan Bupati Manokwari, Hermus Indou,S.IP.,M.H saat memberikan arahan kepada pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemkab Manokwari, Jumat (31/07/2026).
Sebagai kepala daerah, ia meminta, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyiapkan langkah percepatan, agar program tersebut cepat terealisasi.
Meski Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur layanan kesehatan gratis masih dalam proses pembahasan, Hermus menegaskan, komitmen pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari untuk menuntaskannya.
“Perdanya memang belum selesai, tetapi mari kita bersama-sama dengan DPRK. Saya pastikan pelayanan kesehatan gratis juga akan kita berikan kepada masyarakat kabupaten Manokwari,”ujar Hermus.
Ditambahkannya, Pemkab Manokwari terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit daerah, termasuk penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten, agar layanan mudah dijangkau dan berkualitas.
Selain kesehatan gratis, kata dia, penurunan angka stunting dan gizi buruk tetap menjadi fokus utama yang dilaksanakan secara terintegrasi.
Bupati Hermus mengemukakan, Pemkab Manokwari akan memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, tata kelola MBG perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD agar lebih efektif. Dinas Pendidikan ditunjuk sebagai sektor utama (leading sector) pelaksanaan MBG bagi peserta didik.
Sementara penanganan stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Adapun pelayanan bagi penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
“Khusus makan bergizi gratis bagi siswa, sektor utamanya Dinas Pendidikan. Untuk penurunan stunting serta ibu hamil dan ibu menyusui di Dinas Kesehatan, sedangkan penyandang disabilitas dan masalah kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Dinas Sosial,”tuturnya.
Pembagian kewenangan tersebut dinilai akan mempermudah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar setiap sasaran program dapat ditangani secara tepat.
Bahkan, Hermus mengusulkan, penyediaan makan bergizi gratis bagi siswa ke depan berbasis sekolah, guna menjaga kualitas makanan dan mempermudah pengawasan.
“Kalau satu SPPG menangani 3.000 penerima setiap hari, kita khawatir mutu makanannya menurun. Karena itu, kita ingin penanganannya disebar dalam skala lebih kecil di setiap sekolah supaya kualitasnya dapat dipastikan,”jelasnya.
Model berbasis sekolah ini juga diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi, sehingga pelaksanaan program MBG menjadi lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Diharapkan seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dalam menjalankan berbagai program kesehatan daerah, sehingga target peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Manokwari dapat tercapai secara optimal. [GRW]
