Jakarta, satukanindonesia.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memperkuat pelindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Netty menyebut jika kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai ancaman serius bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Netty dalam keterangan, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla perlu berjalan beriringan dengan langkah mitigasi dampak kesehatan. Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap.
Ia juga mendorong penyampaian informasi kualitas udara secara berkala dan mudah dipahami masyarakat. Informasi tersebut harus disertai panduan yang jelas mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta langkah yang perlu dilakukan ketika muncul gejala gangguan pernapasan.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak,” katanya.
Selain aspek kesehatan, Netty menilai pengendalian karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten. Upaya pemadaman, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus dilakukan secara terpadu agar kebakaran tidak terus berulang.
Ia mengapresiasi kerja petugas gabungan dan relawan yang terus berupaya menangani kebakaran di lapangan. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat dengan pencegahan sejak dini, dukungan sarana yang memadai, dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan di wilayah rawan.
“Pemadaman memang penting, tetapi pencegahan tidak boleh tertinggal. Kita perlu memastikan kesiapsiagaan berjalan sebelum kebakaran meluas dan masyarakat terpapar asap dalam waktu lama,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelindungan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian integral dari kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah perlu memastikan bahwa respons darurat tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga pada keselamatan warga, keberlanjutan layanan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.
“Negara harus hadir dalam dua hal sekaligus, mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan dan keselamatan warga,” ujarnya. (***)
