Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi meminta kementerian/lembaga terkait bertanggungjawab terhadap munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak. Menurut dia, kebijakan segera harus diambil agar tidak menimbulkan korban lebih banyak
“Saya berharap lembaga negara tersebut berani ambil tanggungjawab supaya kasus ini segera tertangani dan tidak menimbulkan korban yang lebih banyak,” kata legislator dapil Jatim VII ini dalam keterangannya pada Rabu 8 Februari 2023.
Pernyataan itu disampaikan disela-sela raker dengan Menkes di ruang rapat Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 8 Februari 2023.
Dia menilai antar lembaga negara seperti sembunyi tangan. BPOM berdalih bukan bagian dari pengawasan. Kemendag beralasan karena belum adanya aturan pelarangan impor.
Sementara Kemenkes seperti setengah-setengah memberikan informasi terkait penyebab GGAPA yang baru saja terjadi di Jakarta yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah.
Selain itu, dia melihat pemerintah kurang cekatan dan terkesan abai sehingga persoalan kasus gagal ginjak akut pada anak (GGAPA) kembali terulang.
“Saya melihat pemerintah dalam kasus GGAPA sepertinya kurang cekatan, terkesan abai, dan tidak ada kebijakan yang terukur untuk mengatasi masalah,” kata Nurhadi
Sebelumnya, satu anak di DKI Jakarta terkonfirmasi meninggal akibat kasus gagal ginjal akut pada anak.(***)
