Kediri, SatukanIndonesia.com – Polemik menu ikan lele yang diduga belum matang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan, Madura, memantik perhatian berbagai pihak. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi agar pelaksanaan program tersebut benar-benar menjamin keamanan pangan bagi para siswa.
Nurhadi menyampaikan sikap tersebut di Jakarta, Rabu lalu (11/3).
Politikus yang telah dua periode duduk di DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI yang meliputi Kediri, Tulungagung, dan Blitar itu menegaskan bahwa program MBG menyentuh langsung aspek kesehatan anak-anak sehingga kualitas makanan yang dibagikan harus dipastikan aman dan layak konsumsi.
Menurutnya, dapur penyedia makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan dilakukan sesuai standar keamanan pangan. Ia menilai pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar tidak terjadi kelalaian yang berpotensi merugikan penerima manfaat.
“Program ini berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu mutu makanan harus dijaga dengan serius,” ulang Nurhadi kepada satukanindonesia.com Jumat (13/3).
Polemik tersebut bermula dari laporan di Kabupaten Pamekasan. Salah satu sekolah menolak paket makanan MBG setelah menemukan menu ikan lele yang dinilai tidak layak dikonsumsi. Informasi yang beredar menyebutkan lebih dari seribu porsi makanan tidak dibagikan kepada siswa karena pihak sekolah khawatir kondisi menu tersebut dapat membahayakan kesehatan.
Peristiwa itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai tanggapan. Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program MBG di tingkat pusat pun melakukan penelusuran terhadap dapur penyedia makanan di wilayah tersebut.
Sejumlah masyarakat juga ikut memberikan pandangan terkait polemik tersebut. Dwi Tjahja Rudatin, pensiunab guru sekolah dasar di Kabupaten Kediri (14/3) , menilai tujuan utama program MBG harus tetap menjadi perhatian semua pihak, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak.
“Sesuai program Pak Presiden tujuannya kan untuk peningkatan gizi anak. Jadi yang harus diperhatikan adalah kandungan gizi dan pola penyajian. Jangan sampai justru merugikan anak. Kasihan mereka,” ujarnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Guntur Cahyana dari Mitra Publik Indonesia (MPI) Wilayah Kediri Raya. Organisasi masyarakat sipil tersebut bergerak di bidang pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan diseminasi informasi kepada masyarakat.
Menurut Guntur, sikap kritis Nurhadi sebagai wakil rakyat merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Apa yang dilakukan Nurhadi selaku wakil rakyat sudah tepat. Mengawali program dengan sikap kritis yang konstruktif penting agar pelaksanaannya tidak sampai merugikan masyarakat,” kata Guntur, Sabtu (14/3).
Sementara itu kembali ke insiden Pamekasan, Nurhadi menilai insiden di Pamekasan harus dijadikan bahan pembenahan dalam pelaksanaan program MBG secara nasional. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.
Bagi Nurhadi, Dwi Takhta maupun Guntur, pengawasan yang ketat terhadap standar keamanan pangan menjadi kunci agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Yos)
