JAYAPURA, satukanindonesia.com – Aliansi Selamatkan Tanah Air (SETARA) menyatakan sikap terhadap situasi, di Tanah Papua. Pernyataan sikap itu disampaikan saat aksi mimbar bebas yang digelar di kawasan Lingkaran Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (29/05/2026).
Penanggung Jawab Aksi, Stenly Dambujai mengatakan, situasi di Tanah Papua semakin genting akibat ekspansi investasi, militerisasi, dan proyek pembangunan yang mengorbankan masyarakat adat Papua.
Menurutnya, berbagai proyek Negara yang mengatasnamakan pembangunan menyebabkan perampasan ruang hidup, marginalisasi masyarakat adat, hingga pelanggaran hak asasi manusia.
“Apa yang ada dalam film dokumenter Pesta Babi-Kolonialisme di zaman kita, itu menggambarkan situasi sosial-politik yang dialami masyarakat Papua selama puluhan tahun,”kata Stenly Dambujai.
Katanya, penggusuran tanah adat, kehadiran militer untuk mengawal investasi berskala besar, serta pembungkaman ruang demokrasi merupakan bentuk kolonialisme modern di Tanah Papua.
“Hutan bagi rakyat Papua bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi ruang spiritual, sumber identitas budaya, dan tempat keberlangsungan hidup generasi masa depan,”ucapnya.
Ia mengatakan, pembangunan di Tanah Papua dijalankan tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa keadilan. Praktik kolonialisme modern di Tanah Papua melibatkan negara, militer, elit politik, dan korporasi nasional maupun internasional.
Aliansi SETARA menyatakan, menolak PSN di Merauke, Papua Selatan dan seluruh Tanah Papua. Mendesak penghentian berbagai proyek investasi yang merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.
“Kami meminta penghentian operasi militer, penarikan TNI-Polri organik dan non-organik dari Papua, serta menolak pembangunan institusi keamanan baru seperti Polda dan Kodam di Papua,”kata Stenly Dambujai.
Koordinator Lapangan, Lovivi mengatakan, Aliansi SETARA juga menolak program transmigrasi, Daerah Otonomi Baru atau DOB hingga berbagai proyek pembangunan yang berpotensi mengancam eksistensi masyarakat adat Papua. Termasuk pembangunan Bandara Antariksa di Biak dan perluasan fasilitas militer di Jayapura.
Katanya, Aliansi SETARA mendesak, pengusutan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua, penghentian impunitas, serta pembebasan tahanan politik Papua Barat tanpa syarat.
Selain itu meminta pemerintah membuka akses bagi jurnalis internasional, pegiat HAM internasional, dan Dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi independen terkait situasi HAM di Papua.
“Kami Aliansi SETARA memberikan dukungan solidaritas internasional terhadap perjuangan rakyat Papua. Karena persoalan Papua bukan hanya krisis HAM, tetapi juga ancaman terhadap lingkungan hidup, masyarakat adat, dan ruang demokrasi,”ucap Lovivi.
Ia mengatakan, Aliansi SETARA menegaskan, rakyat Papua berhak menentukan masa depannya sendiri secara bebas dan bermartabat.
“Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua adalah tanah kehidupan, tanah leluhur, dan tanah harapan bagi generasi masa depan,”pungkasnya. [**/GRW]
