JAKARTA, satukanindonesia.com – Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional aman dengan ketahanan pasokan sekitar 16-18 hari. Namun, kendala distribusi ke sejumlah daerah menjadi perhatian.
Demikian diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (17/10/2026).
Bahlil meminta, Pertamina menambah armada kapal pengangkut, terutama untuk memperlancar pengiriman dari Jawa Timur ke Bali dan wilayah lain yang bergantung pada jalur laut.
Berdasarkan laporan Pertamina, menurut Bahlil, ketersediaan BBM secara nasional masih mencukupi. Karena itu, pemerintah kini berfokus mengatasi hambatan penyaluran agar pasokan dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
“Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16-18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman,”kata Bahlil.
Ditegaskannya, persoalan yang dihadapi bukan terletak pada ketersediaan stok ataupun operasional kilang, melainkan jalur distribusi. Penambahan armada kapal dinilai, diperlukan untuk memperlancar pengiriman BBM, khususnya ke wilayah yang mengandalkan transportasi laut.
“Stoknya nggak ada masalah, dan kilangnya nggak ada masalah, yang bermasalah itu adalah jalur distribusinya, makanya kita nambah kapal,”tegasnya.
Bahlil juga menyoroti, ketahanan stok BBM jenis RON 90 yang tercatat di bawah 20 hari. Sambung, menurutnya, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM berangka oktan lebih tinggi ke RON 90.
Meski demikian, Bahlil menilai, ketahanan stok RON 90 masih dalam batas aman. Dia memperkirakan, ketahanannya dapat kembali mencapai 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan.
Katanya, perkembangan stok tersebut tetap perlu dipantau guna memastikan target pemulihan tercapai. Selain menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pada kesempatan ini, Bahlil meminta, aparat menindak praktik penyalahgunaan, termasuk penggunaan kendaraan bertangki modifikasi untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar sebelum menjualnya kembali dengan harga industri.
“Pemerintah akan terus memantau kondisi stok, mempercepat distribusi, dan memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat di berbagai wilayah terpenuhi sekaligus menjaga ketahanan pasokan nasional.”pungkasnya. [ONE/GRW]
