• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Komisi II DPR Desak Cabut HGU Perusahaan Pembakar Lahan di Kalsel, Empat Korporasi Masuk Tahap Penyidikan

Komisi II DPR Desak Cabut HGU Perusahaan Pembakar Lahan di Kalsel, Empat Korporasi Masuk Tahap Penyidikan

Oktober 21, 2026
MPR For Papua Tegaskan Enam Agenda Serius untuk Wakil Presiden Mendatang

MPR For Papua Tegaskan Enam Agenda Serius untuk Wakil Presiden Mendatang

November 23, 2026
Diharapkan Wakil Presiden Baru Lebih Progresif Terkait Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Diharapkan Wakil Presiden Baru Lebih Progresif Terkait Percepatan Pembangunan Otsus Papua

November 23, 2026
ADVERTISEMENT
BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

November 22, 2026
Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

November 22, 2026
Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

November 22, 2026
Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

November 22, 2026
Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

November 22, 2026
Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

November 22, 2026
Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

November 22, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Senin, November 23, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Politik

Komisi II DPR Desak Cabut HGU Perusahaan Pembakar Lahan di Kalsel, Empat Korporasi Masuk Tahap Penyidikan

(Politik)

Oktober 21, 2026
in Politik
0
0
SHARES
26
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Jakarta, satukanindonesia.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul pemeriksaan 12 korporasi oleh Polda Kalimantan Selatan terkait indikasi pembakaran hutan dan lahan.

Dari 12 korporasi yang diperiksa, sebanyak empat perusahaan telah masuk tahap penyidikan.

Rifqinizamy meminta kepolisian dan Kementerian ATR/BPN berkoordinasi untuk memastikan penegakan hukum serta penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

DPR Minta ATR/BPN Cabut HGU Perusahaan yang Terbukti Membakar Lahan

Rifqinizamy menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus disertai tindakan administratif terhadap hak penguasaan lahan perusahaan.

Ia meminta Polda Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan meningkatkan koordinasi dalam menindaklanjuti temuan dugaan pembakaran lahan oleh korporasi.

“Karena itu saya mendorong sinergitas antara Polda Kalsel dengan Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalimantan Selatan yang merupakan mitra kerja kami di Komisi II untuk cepat menindaklanjut hal ini,” kata Rifqinizamy dalam keterangan video yang diterima Parlementaria di Jakarta, dilansir dari pantau. com, Selasa (20/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I tersebut menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus menghadapi konsekuensi hukum.

“Kepada Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalsel jangan segan-segan untuk kemudian melakukan tindakan administratif berupa pencabutan HGU dan nanti HGU yang telah dicabut. Mari kita rancang dengan baik untuk kita berikan kepada rakyat sebagai sumber penghidupan rakyat yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, lahan yang hak guna usahanya dicabut dapat dikelola kembali oleh negara untuk menentukan pemanfaatan selanjutnya.

Pembakaran Sengaja Lebih dari 50 Persen Lahan Bisa Berujung Pencabutan HGU

Rifqinizamy menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016 menjadi salah satu dasar penerapan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

Menurut penjelasannya, pencabutan HGU dapat dilakukan apabila perusahaan terbukti sengaja membakar lebih dari 50 persen lahan yang dikuasainya.

“Jika satu perusahaan terbukti melakukan pembakaran terhadap lahannya lebih dari 50 persen dan itu dilakukan dengan cara sengaja maka kemudian izin konsensi berupa hak guna usahanya itu bisa dicabut berdasarkan peraturan Menteri itu dan kemudian tanahnya diambil kembali oleh negara untuk kemudian nanti bisa diberikan lagi konsensi baik kepada perusahaan ataupun diredistribusikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa tanah yang kembali dikuasai negara dapat diberikan melalui konsesi baru atau diredistribusikan kepada masyarakat sesuai ketentuan.

Rifqinizamy juga menyoroti tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan fasilitas mitigasi, pencegahan, dan penanganan kebakaran.

Menurutnya, perusahaan yang terbukti tidak menyediakan fasilitas tersebut dapat dikenai sanksi pencabutan HGU seluas lahan yang terbakar.

Empat Korporasi di Kalsel Masuk Tahap Penyidikan Karhutla

Polda Kalimantan Selatan sebelumnya telah memeriksa 12 korporasi terkait dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan.

Sebanyak empat korporasi dari jumlah tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

Rifqinizamy mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi.

Namun, ia meminta penegakan hukum tidak berhenti pada pemeriksaan atau penetapan tersangka.

“Kepada Polda Kalsel kami memberikan apresiasi serta terus mendorong agar proses penegakan hukum itu bisa terus dilanjutkan bukan hanya menetapkan tersangka tetapi juga sampai dengan mereka dipidana dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian proses hukum hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang terbukti bersalah.

DPR Dorong Redistribusi Lahan untuk Kepentingan Masyarakat

Selain menuntut sanksi bagi perusahaan pelanggar, Rifqinizamy mendorong pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan kembali lahan yang HGU-nya telah dicabut.

Menurutnya, lahan tersebut dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat apabila dikelola melalui kebijakan yang tepat.

Ia berharap koordinasi antara kepolisian dan Kementerian ATR/BPN dapat mempercepat penanganan dugaan pelanggaran serta memastikan penerapan sanksi sesuai aturan.

Rifqinizamy juga menilai penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi.

“Saya berharap dengan proses penegakan hukum yang kuat dan pemberian sanksi yang kuat kita berharap peristiwa-peristiwa yang seperti terjadi saat-saat ini itu tidak akan terulang lagi esok dan di kemudian hari,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Cabut HGUKementerian ATR/BPNKetua Komisi II DPR RIRifqinizamy Karsayuda
ShareTweetSend

Related Posts

Kementerian ATR/BPN Sertifikasi 53.431 Bidang Tanah Wakaf dalam Dua Tahun Kabinet Merah Putih

Kementerian ATR/BPN Sertifikasi 53.431 Bidang Tanah Wakaf dalam Dua Tahun Kabinet Merah Putih

Oktober 28, 2026
Dugaan Korupsi Lahan PT SMJ, KPK Telusuri Aliran Dana ke Kementerian ATR/BPN

Dugaan Korupsi Lahan PT SMJ, KPK Telusuri Aliran Dana ke Kementerian ATR/BPN

Oktober 17, 2026
Kementerian ATR/BPN Perluas Layanan PERINTIS 10 Hari ke 131 Kantor Pertanahan

Kementerian ATR/BPN Perluas Layanan PERINTIS 10 Hari ke 131 Kantor Pertanahan

Oktober 14, 2026

Panja RUU Pemilu Gelar Rapat saat Reses, Targetkan Rampung Awal 2027

Oktober 6, 2026

PTSL 2022–2025 Jadi Sorotan: FMP3 Minta ATR/BPN Pematangsiantar Buka Data dan Klarifikasi

September 30, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?