JAKARTA, satukanindonesia.com – Pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 dengan menyiapkan skema government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B).
Dalam skema baru tersebut, pemerintah menugaskan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pelaksana pengadaan komoditas energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, perubahan mekanisme tersebut menjadi babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG.
“Bapak Presiden sudah menandatanganinya. Perpres 107 ini adalah sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG bagi negara kita,” ujar Bahlil dalam siaran pers yang dikutip, Selasa (27/10/2026).
Menurut Bahlil, selama ini Pertamina mengandalkan mekanisme business-to-business (B2B) dalam pengadaan energi. Mekanisme tersebut dinilai, membutuhkan waktu relatif lama dan membuat Pertamina harus bersaing dengan pembeli lain dari berbagai negara.
“Dengan Perpres ini, kita melakukan G2G (government-to-government) dan G2B (government-to-business),”katanya.
Bahlil menjelaskan, melalui mekanisme G2G dan G2B, pemerintah dapat menentukan negara-negara yang menjadi sumber pasokan sesuai kebutuhan energi nasional.
Dicontohkannya, Pertamina pernah memenangkan tender dengan harga yang kompetitif, tetapi pasokan belum tentu diperoleh karena negara pemasok dapat memilih pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi.
“Begitu sudah menang, harganya murah pun, begitu sudah oke, udah deal, ada negara lain yang membelinya lebih mahal, dikasih ke yang lebih mahal,”ujarnya.
Oleh Karena itu, kata dia, pemerintah kini akan mengambil peran lebih besar dalam melakukan kesepakatan dengan negara pemasok. BLU yang ditugaskan akan menjalankan proses pengadaan, dan selanjutnya melakukan transaksi dengan Pertamina sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jadi nanti Perpres ini nanti negara yang akan melakukan deal dengan negara-negara lain. Kita tahu nantinya adalah BLU yang ditugaskan,”kata Bahlil.
Bahlil mengemuakakan, skema tersebut memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menentukan negara asal pasokan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme tender komersial yang selama ini dilakukan Pertamina.
Menurut dia, Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas energi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk minyak mentah, pemerintah menyatakan pengadaan dari kawasan Timur Tengah tidak lagi dilakukan.
Sementara itu, ketergantungan terhadap impor LPG masih tinggi, yakni sekitar 85 persen dari kebutuhan nasional. Bahlil menyebut pasokan LPG tersebut antara lain berasal dari Amerika Serikat.
“Crude kita masih impor, tapi dari Middle East udah enggak kita lakukan. Yang kedua adalah LPG kita, masih kita 85 persen tetap kita impor, yaitu dari Amerika,”ujarnya.
Untuk BBM, Bahlil mengatakan Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Namun, impor sejumlah jenis BBM masih dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan bensin dengan berbagai tingkat oktan.
“Untuk Pertalite, khususnya untuk RON 90 dan beberapa RON 95 maupun 98 dan 92, sebagian kita masih melakukan impor,”katanya.
Bahlil berharap, perubahan mekanisme tersebut membuat pemerintah bersama Pertamina lebih leluasa mencari negara pemasok yang dapat memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Atas dasar itu, maka dengan Perpres ini, saya dengan Pak Dirut Pertamina, Pak Simon, dan Dirut Pertamina Patra Niaga, Pak Ega, akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan (pembelian crude, BBM, LPG),”pungkas Bahlil. [***/GRW]
