MANOKWAR, satukanindonesia.com – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah XIV Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., berkomitmen memperjuangkan aspirasi perguruan tinggi swasta (PTS), baik di tingkat provinsi maupun nasional, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Komitmen tersebut disampaikan Filep usai dilantik oleh Ketua Umum APTISI Pusat, Prof. Dr. Ir. H. Budi Djatmiko, sebagai Ketua APTISI Wilayah XIV Papua Barat.
Ia menilai, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan perguruan tinggi swasta di Papua Barat.
Filep mengatakan, komunikasi dengan Gubernur Papua Barat perlu terus dibangun agar berbagai persoalan yang dihadapi PTS dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama. Koordinasi juga perlu dilakukan melalui Dinas Pendidikan serta perangkat daerah terkait.
“Koordinasi harus terus dilakukan untuk kepentingan perguruan tinggi swasta yang ada di Papua Barat, baik dengan Bapak Gubernur maupun melalui dinas-dinas terkait. Saya pikir Papua Barat harus bisa maju lebih cepat dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi swasta menjadi lebih baik,” ujarnya Rabu, (28/10/2026).
Menurut Filep, PTS di Papua Barat menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain dituntut memenuhi standar mutu pendidikan tinggi, banyak kampus juga harus berhadapan dengan keterbatasan pembiayaan dan kondisi ekonomi mahasiswa yang belum memadai.
Ia menyoroti, kondisi mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah, terutama mereka yang berasal dari keluarga petani, nelayan, dan buruh. Situasi tersebut membuat pimpinan PTS harus mencari jalan keluar agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa mengabaikan kewajiban operasional kampus.
Di sisi lain, perguruan tinggi swasta juga harus memenuhi berbagai persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi, mulai dari kualifikasi dosen hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.
Karena itu, Filep menilai diperlukan perhatian dan dukungan pemerintah agar PTS di Papua Barat dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Filep juga meminta kesediaan Gubernur Papua Barat untuk berdiskusi langsung dengan para pimpinan PTS guna mendengarkan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi.
Ia menyebutkan, terdapat sekitar tujuh pimpinan PTS yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung setelah kegiatan pelantikan, dengan melibatkan Ketua APTISI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, serta Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat.
“Kami telah menyiapkan waktu sekitar 20 menit. Ada sekitar tujuh pimpinan PTS yang ingin menyampaikan aspirasi. Kami juga sudah menyiapkan ruang untuk berdiskusi bersama pimpinan PTS,” katanya.
Menurut Filep, pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi agar aspirasi perguruan tinggi swasta dapat diterima langsung oleh pihak-pihak yang berwenang.
Selain memperjuangkan aspirasi di tingkat daerah, Filep mengatakan dirinya bersama sejumlah rekan akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti agenda yang berkaitan dengan masa sidang pada tanggal 3 mendatang.
Sebelum keberangkatan tersebut, ia berharap sejumlah persoalan PTS di Papua Barat dapat dikoordinasikan dengan Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan, dan Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat.
Filep menegaskan, perjuangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi swasta membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Harapannya koordinasi yang berkelanjutan dapat menghasilkan perhatian dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan PTS,” tutupnya. [FREE/GRW]
