
JAKARTA, satukanindonesia.com – Intuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Hari ini, Kamis (19/11/2026) DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada 10 hal yang menjadi pokok pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang kini sudah tuntas dibahas.
Panitia kerja (Panja) telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah RUU melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang jumlahnya 397, terdiri atas DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
“Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” ucapnya.
10 poin utama yang dimuat dalam RUU Perampasan Aset ini, meliputi soal jaminan RUU melindungi HAM, hingga soal ruang lingkup RUU ini.
Berikut 10 poin utama yang diatur.
1. Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum
Perampasan aset harus mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana
Perampasan aset mencakup berbagai tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, investasi bodong, serta perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak korban.
3. Pidana terhadap Pelaku tetap Berlaku
Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pembagian Kewenangan Penegakan Hukum
RUU mengatur tahapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan Pihak Ketiga
Pihak ketiga yang memiliki itikad baik mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kesempatan yang cukup untuk membuktikan hak kepemilikannya atas aset.
6. Pengembalian Aset kepada Korban
Pengaturan diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.
7. Pengelolaan Aset secara Profesional
Pengelolaan aset hasil tindak pidana dilakukan badan berkompeten, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan Independen
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset harus diawasi badan independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang
RUU ini dirancang untuk mencegah aparat penegak hukum menggunakan kewenangan perampasan aset sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan.
10. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sistem pengelolaan aset akan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
Penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut merupakan hasil percepatan kerja Komisi III DPR. Sebelumnya, pembahasan regulasi ini ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026. [***/GRW]













