• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

November 21, 2026
Demi Keadilan, APRI Dukung Perjuangan DBH Migas Papua Barat

Demi Keadilan, APRI Dukung Perjuangan DBH Migas Papua Barat

November 21, 2026
Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

November 20, 2026
ADVERTISEMENT
Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

November 20, 2026
Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

November 20, 2026
Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

November 20, 2026
Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

November 20, 2026
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

November 20, 2026
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

November 20, 2026
Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

November 20, 2026
Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, November 21, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Fokus Berita

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

(Fokus Berita)

November 21, 2026
in Fokus Berita
0
0
SHARES
13
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum.,

JAKARTA, satukanindonesia.com – Perjalanan 25 tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap politik hukum, dan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mengatur hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Papua.

Hal ini ditegaskan Ketua Komite III DPD RI sekaligus Sekretaris For Papua MPR RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., melalui keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Filep, Otsus Papua bukan sekedar kebijakan pembangunan maupun distribusi anggaran, melainkan amanat konstitusi yang menjamin pengakuan politik, perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP), keadilan ekonomi, dan kewenangan daerah untuk mengatur kepentingannya sendiri.

“Seperempat abad Otsus Papua harus menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin kuat dab konsisten dengan politik hukum Otsus yang telah eksis. Jangan sampai Otsus hanya menjadi instrumen politik kekuasaan semata, namun tetap tegas mengawal hak-hak konstitusional masyarakat Papua sehingga terlindungi secara nyata,” tegas Filep.

Lebih lanjut, Filep menjelaskan, Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan daerah yang bersifat khusus. Namun, dalam praktiknya, kewenangan khusus Papua masih menghadapi persoalan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah.

Ia menyoroti, keberadaan berbagai instrumen politik Otsus, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan OAP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), serta lembaga percepatan pembangunan lainnya.

“Pertanyaan mendasarnya, apakah lembaga-lembaga tersebut benar-benar memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan bagi kepentingan rakyat Papua? Banyaknya lembaga tidak otomatis menunjukkan kuatnya Otonomi Khusus,”ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Filep menilai, persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, investasi sumber daya alam, perlindungan tanah adat, serta konflik kekerasan yang menimbulkan korban sipil harus menjadi bagian utama evaluasi Otsus.

Menurutnya, kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada penerimaan Papua perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip keadilan hubungan keuangan pusat-daerah. Demikian pula investasi harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat adat dan menghormati hak-hak mereka.

“Agak anomali, jika kita berbicara tentang Otsus apabila Papua yang memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi masyarakat adat masih menghadapi persoalan kemiskinan dan tantangan ekonomi, serta keterbatasan perlindungan atas tanahnya. Ini merupakan persoalan mendasar politik hukum dan keadilan konstitusional,”kata Filep.

Ia juga mengingatkan, persoalan keamanan, pengungsian masyarakat, dan korban sipil tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia.

Filep yang juga Wakil Pansus Papua DPD RI itu menegaskan, keberhasilan Otsus harus dilihat dari kemampuan negara menghadirkan rasa aman, keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap martabat masyarakat Papua.

Karena itu, Filep mendorong, pemerintah dan DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain politik hukum Otsus, termasuk pembagian kewenangan pusat dan daerah, efektivitas lembaga khusus, kebijakan fiskal, perlindungan masyarakat adat, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban negara.

“Persoalan Otsus Papua hari ini bukan semata-mata persoalan anggaran pembangunan, melainkan persoalan politik konstitusi. Apakah negara sungguh-sungguh memberikan kewenangan khusus kepada Papua, atau hanya memberikan simbol-simbol otonomi tanpa kekuatan untuk menentukan kebijakan bagi kepentingan rakyatnya sendiri?”tegasnya lagi.

Tak hanya itu, doktor hukum alumnus Unhas Makassar itu mengingatkan, ketidaksesuaian antara janji normatif Otsus dan kenyataan yang dirasakan masyarakat dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

“Jangan sampai 25 tahun Otsus hanya menghasilkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan lembaga politik, tetapi tidak menghasilkan perubahan mendasar bagi kehidupan Orang Asli Papua. Pemerintah harus berani mengevaluasi apakah konsep Otsus yang dijalankan selama ini sudah sesuai dengan tujuan konstitusionalnya,”lanjutnya.

Menutup pernyataannya, Filep menegaskan, masa depan Papua harus dibangun melalui politik hukum yang konsisten, pembagian kewenangan yang adil, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.

“Papua bukan tanah kosong. Papua memiliki manusia, sejarah, hak adat, dan martabat yang harus dihormati negara. Otsus harus menjadi instrumen keadilan konstitusional. Karena Otsus dikatakan berhasil ketika amanat Otsus dijalankan dengan benar, adil, dan bertanggung jawab,”pungkas Filep. [ONE/GRW]

Komentar Facebook

Tags: 25 Tahun OtsusDr. Filep WamafmaKetua Komite III DPD RIOtsus Papua
ShareTweetSend

Related Posts

Cermati Reaksi Parpol Soal Pengganti Gibran, Dr. Filep Wamafma sampaikan 6 Poin Analisis Politik

Cermati Reaksi Parpol Soal Pengganti Gibran, Dr. Filep Wamafma sampaikan 6 Poin Analisis Politik

November 14, 2026
Motivasi Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik se-Jatim, Ketua Komite III DPD RI : Kembangkan Diri dan Bersiap Bangun Daerah

Motivasi Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik se-Jatim, Ketua Komite III DPD RI : Kembangkan Diri dan Bersiap Bangun Daerah

November 13, 2026
Komite III DPD RI Dorong Evaluasi hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T

Komite III DPD RI Dorong Evaluasi hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T

November 9, 2026

Terima 806 Aspirasi, Komite III DPD RI Dorong Pemerintah Perkuat Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

November 9, 2026

Dukung Pernyataan Menteri HAM, Pansus Papua DPD RI Tolak Dandhy Laksono di Pidanakan

November 3, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?